Dongkrak IPM Kalbar, Mempawah Berkomitmen Kembangkan Pendidikan Kesetaraan

Mempawah (Suara Kalbar) – Guna mendukung rencana implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pendidikan Kesetaraan pada APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Lokakarya Konsultasi dan Membangun Komitmen TAPD Kabupaten/Kota di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (28/2/2024).

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM Pemprov Kalbar, Alexander Rombonang mengungkapkan, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan IPM di Kalbar.

Sebab saat ini, IPM Kalbar berada di posisi yang tidak baik, yakni lima terbawah se-Indonesia.

Menurut Alexander Rombonang, dalam menentukan IPM terdapat tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi pendapatan masyarakat dengan beberapa indikator.

“Namun angka yang dapat meningkatkan IPM ialah bidang pendidikan dengan cara meningkatkan lama sekolah yang ada di masyarakat,” paparnya.

“Sejauh ini ada beberapa kabupaten yang angka rata-rata sekolahnya tinggi, namun secara umum di Kalbar baru 7 tahun lebih,” lanjut Alexander lagi.

Dia menyampaikan terdapat beberapa bantuan untuk pendidikan kesetaraan dengan batas usia maksimal 24 tahun, dengan angka rata-rata pendidikan di kalbar di atas 25 tahun.

“Karena itu perlu disusun program untuk mempercepat pendidikan kesetaraan ini dengan nama program bantuan khusus kesetaraan yang akan diberikan ke kabupaten/kota,” katanya.

Alexander Rombonang melanjutkan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyaluran BKK. Salah satunya, kabupaten/kota harus menyediakan dana pendamping, sehingga BKK dapat diusulkan oleh pihak terkait dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

“BKK dapat diusulkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan akan diverifikasi oleh Pemprov,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Mempawah Ismail mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

“Pemkab Mempawah siap menyediakan dana pendamping yang disyaratkan dalam bantuan keuangan khusus ini,” tegasnya.

Ismail melanjutkan, perlu regulasi yang jelas dan tegas yang telah tersusun dalam peraturan sehingga tidak menjadi masalah.

Selain itu, perlu disusun pola pengajaran yang akan diberikan kepada peserta pendidikan kesetaraan, sehingga dapat terlaksana maksimal sesuai dengan tujuan.

“Pola pengajaran yang tersusun dapat memberikan manfaat bagi peserta pendidikan kesetaraan,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah se-Kalbar, Kepala Dinas Dikporapar Mempawah El Zuratnam dan Kepala Bappeda Mempawah Ami Febrianto.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS