Ormas Mempawah Gencar Upaya Cegah Risiko Konflik Pemilu 2024

Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/11/2023).(SUARAKALBAR.CO.ID/Ist)

Mempawah (Suara Kalbar)- Organisasi Masyarakat Lintas Etnis Kabupaten Mempawah laksanakan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Rumah Adat Melayu Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Ketua Pelaksana kegiatan, Adrianus, mengatakan polarisasi pilihan politik di level nasional dikhawatirkan berdampak pada segregasi sosial di daerah. Karena itu, untuk mencegah terjadinya gesekan yang berujung konflik, pihaknya melaksanakan kegiatan tersebut pada Sabtu (18/11/2023).

Mengusung tema Peran dan Strategi Ormas Lintas Etnis dalam Mengawal Pemilu Damai 2024. Pihaknya menghadirkan empat narasumber, di antaranya Ketua KPU Kabupaten Mempawah, Wakapolres Mempawah, Jaksa Fungsional Kejari Mempawah, dan Pengamat Politik Kalbar.

Dialog Kebangsaan diikuti para tokoh lintas etnis Kabupaten Mempawah, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, POLRI/TNI.

Sementara itu, Hermawansyah, selaku pengamat politik Kalbar, mengatakan saat ini kita harus berhati-hati dengan ancaman perpecahan akibat polarisasi pilihan politik. Saluran disinformasi dan misinformasi sudah banyak dan begitu mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan sebuah informasi.

“Terutama di media sosial, hoax menjadi concern kita semua. Jika tidak diantisipasi, hoax dapat memicu konflik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dibarengi dengan validitas informasi, disaring dulu baru di share, “imbuhnya.

Menurutnya Kalimantan Barat telah memiliki pengalaman cukup banyak dalam menghadapi konflik berbasis identitas. Pengalaman itu adalah kekuatan untuk mencegah konflik terulang kembali. Maka dari itu perlu sinergi anak negeri untuk terus memperindah sulaman keberagaman ini tetap indah.

“Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana kerjasama antar anak bangsa yang ‘guyub’ dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misalnya terkait penetapan Hari Santri dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, ‘adalah potret kerjasama dan sinergi antar golongan nasionalis dan agama (Nahdliyin), “tambahnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS