Jokowi: Pentingnya Netralitas Kepala Daerah Menjelang Pemilu 2024

Jakarta (Suara Kalbar)- Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya netralitas bagi semua kepala daerah yang sedang menjabat menjelang Pemilu 2024.

Jokowi menyatakan bahwa beliau mengevaluasi pekerjaan mereka setiap hari dan akan mencopot siapapun yang ditemukan bersikap bias.

“Saya mengevaluasi (pekerjaan mereka) setiap hari. Begitu mereka menyimpang, saya akan mengganti posisinya. Itu adalah hak prerogatif saya,” ujarnya melansir dari ANTARA, Senin(30/10/2023).

Jokowi juga mendorong semua kepala daerah yang sedang menjabat untuk memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Namun, jangan campur tangan dalam pekerjaan mereka,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa dukungan dan bantuan dapat diberikan dalam bentuk anggaran operasional yang seharusnya segera dicairkan.

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah yang sedang menjabat untuk tidak memihak kepada calon-calon pemilu manapun.

“Saya juga meminta Anda untuk tidak memihak. Pekerjaan Anda sedang dimonitor. Sangat mudah untuk melihat kepala daerah yang sedang menjabat yang memihak,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi  juga memanggil kepala daerah yang sedang menjabat untuk memastikan bahwa semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan netral dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Terakhir, tolong jaga harmoni di antara rekan-rekan Anda. Selesaikan segera jika ada isu yang terkait dengan politik,” katanya.

Jokowi mengatakan bahwa beliau akan mengevaluasi semua arahan ini setiap hari. Berbagai hambatan terkait pelaksanaan pemilu dapat dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kepada presiden.

“Saya akan terus memantau pekerjaan dan tugas Anda. Jika ada masalah, laporkan segera ke Kementerian Dalam Negeri. Jika masalahnya serius, segera datang kepada saya, sehingga saya bisa membantu,” katanya.

Pertemuan presiden dengan kepala daerah yang sedang menjabat dihadiri oleh 37 wali kota yang sedang menjabat, 133 kepala distrik yang sedang menjabat, dan 23 gubernur yang sedang menjabat di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS