IMM Pontianak Harapkan Solusi Konkret dari Pemerintah dalam Menanggulangi Karhutla

Sekjen Pimpinan Cabang IMM Kota Pontianak, Zean Novrian.[SUARAKALBAR.CO.ID/HO-Istimewa]

Pontianak (Suara Kalbar)- Sekjen Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pontianak, Zean Novrian, menyampaikan harapannya kepada pemerintah dan pihak terkait terkait dengan penanggulangan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Saat ini, daerah tersebut telah mengalami tingkat pencemaran udara yang tinggi akibat Karhutla.

“Bisa kita rasakan bersama melihat Kalbar sekarang terkhusus di Kota Pontianak sudah memasuki Fase Udara Tidak Sehat karena dampak karhutla ini. Maka dari itu kami menaruh harapan penuh terkait Kebakaran hutan ini kepada pemerintah dan pihak terkait,”katanya, Kamis (14/9/2023).

Zean Novrian berharap pemerintah memiliki solusi konkret dan jelas dalam upaya mencegah Karhutla, yang telah menjadi masalah tahunan di Kalimantan Barat. Dia menginginkan langkah-langkah tegas untuk mengatasi Karhutla dan memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran lahan. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang terkena dampak Karhutla.

“Kami Berharap Pemerinah dan pihak terkait tidak membiarkan asap terus bergentayangan hingga semakin pekat, maka dari itu pemerintah dan pihak terkait harusnya tegas terhadap karhutla di kalbar dan memberikan efek jera untuk pelaku nya, serta turut memperhatikan masyarakat yang terkena dampak karhutla ini,”ujarnya.

Menurut Zean Novrian, penanggulangan Karhutla tidak hanya memerlukan kesadaran dari masyarakat, tetapi juga tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku pembakaran lahan. Dia berpendapat bahwa regulasi yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan dan efek jera yang cukup terhadap para pelaku. Sebagai contoh, dia menyebut bahwa Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dianggap ambigu dan tidak memiliki kepastian hukum.

Zean Novrian berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah Karhutla yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kalimantan Barat.

“Menurut saya perda no 2 tahun 2022 tentang pengendalian kebakar hutan dan/lahan tidak memiliki kepastian hukum sehingga masyarakat menafsirkan perda ini ambigu, dan tidak membuat efek jera bagi pelaku yang membakar hutan dan lahan,”tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS