BI- Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama Cegah Inflasi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, N. A. Anggini Sari (ANTARA)

Pontianak (Suara Kalbar)- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat telah menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah setempat untuk menjaga dan mengawasi ketersediaan serta distribusi pangan, sebagai bagian dari upaya mencegah inflasi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, N. A. Anggini Sari, mengungkapkan bahwa kerja sama ini termasuk dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalimantan Barat. Program ini berfokus pada aspek ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan distribusi pangan.

“Bentuk kerja sama Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalbar di antaranya menyelenggarakan agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Kalbar. Dalam agenda tersebut terdapat beberapa pencapaian dan rencana tindak lanjut yang akan terus dilakukan hingga Desember 2023,” ujarnya melansir dari ANTARA, Sabtu(2/9/2023).

Ia menjelaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui program yang memperhatikan dan fokus pada ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga dan distribusi.

Untuk ketersediaan pasokan telah disediakan 20,000 bibit dan benih yang telah dan sedang didistribusikan secara per tahap kepada Tim Penggerak PKK se Kalbar, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pondok pesantren. Bibit yang diberikan berupa cabai rawit, hortikultura, ayam, dan ikan.

“Untuk ketersediaan stok juga didukung pemberian bantuan Alsintan dan Saprotan kepada kelompok tani ladi dan hortikultura, berupa pendukung Rice Milling Unit (RMU) yaitu Lantai jemur UV, Cultivator, pompa air, roda 3, dan dan peralatan lainnya, ” papar dia.

Terkait keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dilaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog.

“Pada GPM tanggal 20 Agustus 2023 lalu kami fasilitasi ongkos angkut dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan pihak terkait, yang berdampak pada penurunan harga jual hingga 20 persen di bawah harga pasar, untuk komoditas beras, daging sapi, ayam, daging olahan, minyak, gula, dan lainnya,” papar dia.

Terkait upaya memperkuat pengendalian inflasi di daerah, pemerintah pusat juga telah menetapkan kebijakan insentif fiskal untuk kinerja pengendalian inflasi sebesar Rp1 triliun yang sudah dan akan dialokasikan dalam tiga periode.

“Pada periode pertama, dua kabupaten di Kalbar telah mendapatkan insentif fiskal tersebut, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara,” katanya.

Ia berharap lebih banyak lagi kabupaten atau kota di Kalbar yang memperoleh insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi di daerahnya.

“Target inflasi nasional 2023 adalah sebesar 3±1 persen dengan realisasi inflasi di Kalimantan Barat sampai dengan Juli 2023 adalah sebesar 1,53 persen (ytd), ” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS