Kunjungan Kerja DPRD Singkawang ke DPRD Landak, Sinergi Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial

Landak  (Suara Kalbar) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak dengan antusias menyambut kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dalam rangka membahas tata cara perencanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mekanisme tata cara penarikan opsi pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Landak, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Landak, Heri Saman. Ia didampingi oleh Ketua Komisi A DPRD Landak, Cahyatanus, Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Yuvenalis, dan Ketua Komisi C DPRD Landak, Margareta. Acara tersebut dihadiri oleh anggota Komisi I, II, dan III DPRD Kota Singkawang, staf Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Kepala BPRD Landak, Kabag Pemkesra Landak, serta staf terkait.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Landak, Heri Saman, menyampaikan selamat datang atas kunjungan kerja DPRD Kota Singkawang.

“Kami DPRD Landak menyambut baik Kunjungan Kerja DPRD Kota Singkawang pada hari ini, karena kita saling silahturahmi. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait agenda kunjungan kerja pada hari ini terkait Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Mekanisme Tata Cara Penarikan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor,” ujar Ketua DPRD Landak, Heri Saman.

Heri Saman berharap bahwa kunjungan kerja ini tidak hanya akan memberikan bantuan, tetapi juga akan mempererat hubungan antara DPRD Kabupaten Landak dan DPRD Kota Singkawang.

“Saya berharap dengan adanya kunjungan kerja ini dapat membantu dan mempererat tali silahturahmi antara DPRD Kabupaten Landak dan DPRD Kota Singkawang,” harap Heri Saman.

Salah satu perwakilan dari DPRD Kota Singkawang, Muhammdin, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II, menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan kerja DPRD Kota Singkawang ke DPRD Kabupaten Landak adalah untuk membahas tata cara perencanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, serta mekanisme tata cara penarikan opsi pajak kendaraan bermotor. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan alokasi sumber daya yang efisien antara dua wilayah ini.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS