Audiensi BKKBN Kalbar, Langkah Sinergitas Penurunan Stunting di Sambas

Sambas (Suara Kalbar)- Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa, 11 April 2023.

Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka sinergitas program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas tahun 2023. Fahrur Rofi mengatakan bahwa penurunan kasus stunting di Kabupaten Sambas pada tahun lalu masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 14%.

“Kita memang mengalami penurunan kasus stunting pada tahun lalu, tapi itu tidak cukup, harus kita turunkan lagi karena masih jauh dari target yaitu 14%. Tahun ini kita harus berusaha lebih ekstra untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Untuk strategi penurunan stunting, Wakil Bupati Rofi menjelaskan bahwa strategi yang sama dengan tahun sebelumnya akan digunakan, namun akan ditingkatkan pada lokus tertentu.

“Sebenarnya strategi khusus untuk penurunan stunting masih sama dengan tahun lalu, namun akan kita tingkatkan lagi dengan mengikuti petunjuk dan pedoman dari pemerintah pusat,” kata Rofi.

Fahrur Rofi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPS) Kabupaten Sambas, menyatakan bahwa stunting adalah masalah bersama, sehingga semua stakeholder diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sambas.

“Kerjasama antara stakeholder juga harus diperkuat lagi, karena stunting bukan hanya masalah satu bidang saja, tetapi melibatkan semua bidang, sehingga harus bergerak bersama-sama, bahu-membahu, untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” tutupnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Pintauli Siregar, mengatakan bahwa BKKBN telah membentuk tim pendamping keluarga yang akan berperan sebagai mediator untuk menyampaikan informasi terkait penurunan stunting di tingkat desa.

“Upaya pertama yang akan dilakukan oleh BKKBN secara umum adalah membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader KPP, dan Penggerak PKK. Jadi ketiga tim ini akan bekerja sama di lapangan untuk menjadi mediator dalam menyampaikan informasi tentang stunting,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat melalui BKKBN telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting yang sangat signifikan.