Telepon Menlu RI, Blinken Sampaikan Keprihatinan Soal KUHP, tapi Puji Peran di ASEAN

Menlu Retno Marsudi (kanan) dan Menlu AS Antony Blinken (kiri) menghadiri pertemuan Menlu G20 di Nusa Dua, Bali pada 8 Juli 2022. (Foto: AFP/Dita Alangkara)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken pada Kamis (16/2) berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui telepon. Selain membahas mengenai peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, krisis politik di Myanmar, dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan; menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price, Blinken juga menyampaikan keprihatinan pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tahun ini.

Diwawancarai VOA pada Sabtu (18/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan secara garis besar beberapa isu yang dibahas kedua diplomat tinggi itu, yakni tentang posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, isu Myanmar, Indo-Pasifik, dan hak perempuan Afghanistan atas pendidikan.

Blinken, ujar Faizasyah, sebagaimana negarap-negara lainnya, menyampaikan dukungan Amerika atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Masyarakat melakukan protes karena terkait pengesahan KUHP baru di luar Gedung DPR RI di Jakarta, 5 Desember 2022. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Masyarakat melakukan protes karena terkait pengesahan KUHP baru di luar Gedung DPR RI di Jakarta, 5 Desember 2022. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Terkait isu Myanmar, Faizasyah mengatakan Menlu Retno menyampaikan sikap yang sama atas upaya penyelesaikan krisis politik di negara Seribu Pagoda itu. Ia juga memberitahu Blinken tentang hasil pertemuan para menteri luar negeri di Jakarta awal Februari lalu.

AS Salah Persepsi Soal KUHP?

Sementara soal KUHP, Faizasyah mengatakan pemerintah Amerika tampaknya salah persepsi mengenai KUHP yang baru. Padahal, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah melangsungkan pertemuan dengan semua kepala perwakilan asing di Jakarta untuk menjelaskan soal KUHP yang baru tersebut. Blinken, ujar Faizasyah, mengangkat masalah HAM dalam KUHP yang baru itu. Namun ia tidak tahu persis dalam konteks apa.

“Saya tidak tahu persis, tapi disebutkan mengenai HAM. Jadi saya tidak bisa terlalu menduga-duga masalah HAMnya seperti apa. Kita kan negara yang menjunjung tinggi HAM dan sampai ada kementerian sendiri (yakni) Kementerian Hukum dan HAM. Artinya tidak hanya berhenti pada slogan, tapi kita wujudkan dalam konteks institusi yang memena gmengawal proses penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia,” kata Faizasyah.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS