Mahfud Bantah Indeks Persepsi Korupsi Turun Akibat Penegakan Hukum Buruk

Suara Kalbar— Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 bukan akibat memburuknya penegakan hukum kasus korupsi. Melainkan karena persoalan perizinan dan birokrasi.

Menurut Mahfud, kinerja penegakan hukum dalam kasus korupsi selama tiga tahun terakhir sudah luar biasa. Ia mencontohkan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Asuransi Jiwasraya.

“Kejaksaan Agung itu seperti melakukan amputasi terhadap tangan pemerintah sendiri. Orang pemerintah banyak yang ditangkap,” tutur Mahfud secara daring, Jumat (3/2).

Karena itu, ia mengatakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan mempersiapkan instrumen hukum lain untuk mempercepat kinerja dan kontrol terhadap birokrasi. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membangun digitalisasi untuk mencegah korupsi.

“Rasanya kalau kita di eksekutif, kita sudah habis-habisan. Dan buktinya naik penegakan hukum. Tapi korupsi itu ketika pembuatan undang-undang dan peradilan,” tambahnya.

Kata Mahfud, pemerintah juga sedang mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Namun, RUU ini masih menunggu persetujuan DPR.

RUU lain yang diharapkan mencegah korupsi yaitu RUU Pembatasan Uang Kartal. Menurut RUU tersebut, warga hanya bisa bertransaksi tunai tanpa melalui bank maksimal Rp 100 juta. Transaksi di atas batas maksimal itu harus dilakukan melalui bank untuk memudahkan pelacakan dan memperkecil potensi korupsi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS