Jaga Situasi di Laut Natuna Utara, KSAL: Kapal Asing Boleh Sekadar Melintas

Suara Kalbar— Laut Natuna Utara yang terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna, serta Tanjung Ca Mau di selatan Delta Mekong, Vietnam, memang senantiasa menarik kedatangan kapal-kapal asing. Terlebih karena kawasan ini bersinggungan langsung dengan batas laut zona ekonomi eksklusif Vietnam dan Malaysia. Namun kehadiran kapal-kapal perang China baru-baru ini kembali memicu polemik mengenai kedaulatan Indonesia di wilayah itu.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali mengakui kapal-kapal asing yang melintasi Laut Natuna Utara bukan sekadar kapal patroli laut China saja, tapi juga ada kapal-kapal ikan dan patroli laut dari Vietnam. Berdasarkan hukum internasional, ujarnya, kapal-kapal asing memang boleh berlayar di wilayah zona ekonomi eksklusif itu.

“Kita hanya hak berdaulat atas sumber daya laut. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin pemerintah Indonesia. Kalau dia hanya lalu lalang, itu diperbolehkan,” kata Ali.

Ali menggarisbawahi meskipun situasi di Laut Natuna Utara saat ini kondusif, TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetap siaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

TNI Angkatan Laut menyiagakan 4-5 kapal perang dan satu pesawat patroli maritim di wilayah Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kerap melaksanakan patroli bersama di Laut Natuna Utara bersama mitra mereka di TNI Angkatan Udara.

Hingga saat ini tidak ada masalah di perairan Natuna Utara dan tidak ada provokasi-provokasi yang dilancarkan kapal asing. Indonesia, tambahnya, sering menangkap kapal ikan asal Vietnam karena menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia secara ilegal.

Urgensi Pengamanan di Laut Natuna Utara

Peneliti perbatasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sandy Raharjo kepada VOA, menjelaskan kapal asing boleh melintasi perairan ZEE Indonesia asal tidak melakukan eksploitasi dan eksplorasi.

Dalam konteks pengamanan di Laut Natuna Utara, dia menilai relatif bagus berdasarkan kapasitas yang dimiliki Indonesia.

“Dari berbagai sumber daya yang kita miliki dalam konteks alutsista dan lain-lain, banyak sumber daya yang kita alokasikan untuyk menjaga pengamanan wilayah di laut natuna Utara tersebut dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang punyapotensi sengketa tapi tidak seintens di Laut Cina Selatan, misalnya di ujung Laut Sulawesi,” ujar Sandy.

Hal itu, menurut Sandy, sudah menunjukkan pemerintah memiliki kemauan politik yang bagus untuk menjaga kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara yang memang berbatasan dengan wilayah sengketa Laut Cina Selatan.

Yang menarik, lanjutnya, China memegang aturan yang diklaimnya berlaku, misalnya soal nine baseline atau sembilan garis putus-putus. Pemerintah Indonesia juga mempunyai pegangan sendiri berdasarkan hukum laut internasional. Oleh karena itu perlu aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan.

Rumusan aturan bersama itu sudah lama dibahas namun belum disepakati oleh negara-negara yang bersengketa. Sedangkan China maunya perjanjian bilateral karena posisi tawarnya menjadi lebih besar. Selama aturan bersama itu belum disepakati dan dijalankan, patroli atau tes persenjataan di Laut Cina Selatan berpotensi mempercepat peningkatan ketegangan di sana.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS