Empat OPD di Mempawah Jadi Pilot Project Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kantor Bupati Mempawah, Senin (12/12/2022).

Ada empat OPD yang menjadi pilot project pencanangan ZI di lingkungan Pemkab Mempawah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta RSUD dr Rubini Mempawah.

Kemudian Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP), serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan piagam pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM oleh Bupati Mempawah Erlina dan Wakil Bupati Muhammad Pagi, beserta Sekda, pimpinan OPD dan camat.

Bertindak sebagai saksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Mempawah.

Adapun komitmen Pemkab Mempawah dalam pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM ini dituangkan dalam empat poin pakta integritas yang dibacakan Bupati Erlina diikuti seluruh jajaran Pemkab Mempawah, yaitu :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, akuntabel dan melayani dalam melaksanakan tugas, serta;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.

Erlina mengatakan pembangunan zona integritas merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang tujuannya menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Tentu dengan adanya pembangunan zona integritas ini pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional sesuai sasaran utama reformasi birokrasi gelombang kedua,” ujarnya.

Lebih lanjut Erlina menyebut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

“Nah untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka kita perlu membangun pilot project reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya,” katanya.

Terpilihnya empat unit kerja Pemkab Mempawah sebagai pilot project pembangunan ZI, dijelaskan bupati, tak terlepas dari status sebagai layanan utama (core business) daerah.

Dan unit kerja tersebut berpotensi untuk bersinggungan dengan gratifikasi, KKN, dan benturan kepentingan, baik berasal dari lingkungan eksternal maupun internal.

“Untuk itu dengan adanya pembangunan zona integritas, saya harap dapat membentengi dan melindungi segenap ASN dari perilaku KKN,” ujarnya.

“Termasuk membangun integritas unggul pada diri masing-masing personel dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan yang baik dan bersih,” ucap Erlina lagi.

Terkait pencanangan pembangunan ZI Kabupaten Mempawah, Erlina mengungkapkan, dipublikasikan secara luas dan disaksikan berbagai unsur lembaga dan masyarakat.

“Saya harap seluruh pihak dapat ikut memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Erlina meminta kepada para kepala perangkat daerah beserta jajaran dibawahnya agar berkomitmen dan berintegritas dalam melaksanakan tugas.

“Jika saudara menemui indikasi penyimpangan, ingatkan, dan laporkan, jangan dibiarkan. Mari kita jaga bersama-sama komitmen dan integritas, sehingga terwujud good and clean governance,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS