Bawaslu Bengkayang Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Bengkayang (Suara Kalbar)- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu kabupaten Bengkayang menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif dengan mengusung tema peran perempuan dalam demokrasi dan netralitas ASN pada pemilu serentak tahun 2022.

Kegiatan ini melibatkan kaum perempuan dari berbagai organisasi dan latar belakang di Bengkayang di Hotel Reppo Jalan Basuki Rachmat, Kamis (13/10/2022).

Ketua Bawaslu Bengkayang, Yosef Harry Suyadi mengungkapkan, pentingnya peran perempuan dalam mengawasi proses pemilu serentak tahun 2024 . Sebab katanya, perempuan menjadi garda terdepan dalam mengambil sikap dan juga keputusan.

Di Bawaslu sendiri, kata Yosef Harry Suyadi, akan terus meningkatkan kolaborasi baik itu dengan pegiat perempuan, maupun jejaring lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas menyongsong pemilu 2024.

Ia juga menyampaikan, perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengawasi pemilu.“Oleh karena itu, melalui sosialisasi yang dilakukan Bawaslu pada ini, ia berharap nantinya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dan berdemokrasi akan lebih tinggi,” jelasnya.

Selain itu, jelas Yosef, perempuan juga menjadi kaum yang merasakan langsung dampak dari pengambilan setiap kebijakan pemerintah, sehingga keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi sangat diperlukan dan penting.

“Kenapa kegiatan yang Bawaslu laksanakan hari ini fokus pada perempuan, karena harapan kita perempuan dapat menjadi corong dan juga garda terdepan bagi Bawaslu dalam keterlibatannya untuk mengawasi Pemilu yang pada prinsipnya adalah LUBER JURDIL atau Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil, sehingga proses berdemokrasi utamanya di Kabupaten Bengkayang lebih baik dan berkualitas,” ucapnya.

Peran perempuan dalam mencegah terjadi pelanggaran pemilu juga dinilai sangat penting, pengawasan partisipatif inilah diperlukan untuk ciptakan pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil.

“Memang dalam pengawasan pemilu perlu keterlibatan semua pihak, dan itu menjadi bagian dari tugas kita sebagai warga negara. Akan tetapi bawaslu juga mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait cara partisipasinya, dan apa bentuk-bentuk pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Harry menyatakan, perempuan masih kerap kali menjadi kaum yang dikesampingkan dalam banyak hal. Namun, Bawaslu justru menipis stigma itu karena lanjutnya, perempuan memiliki peran yang tinggi dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Terutama kita ini dalam partisipasi mencegah politik uang. Perempuan ini menjadi sasaran, tapi kita harap melalui sosialisasi ini memberikan pengetahuan baru yang dapat memberikan dampak baik bagi peran perempuan,” ujarnya.

Harry berharap peran aktif perempuan secara sadar bersama-sama mengawasi proses demokrasi pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Dan ia berharap organisasi-organisasi perempuan di Bengkayang dapat menjadi mitra dalam penegakan hukum terkait pengawasan pemilu.

Ia juga berharap, peran perempuan menjadi dimensi yang membuat dinamika politik akomodatif dan berkeadilan untuk kesetaraan akan lebih baik pada tahun 2024.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS