BBM Resmi Naik, Prof Edi Sebut Agar Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Pontianak (Suara Kalbar) – Adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk pertalite, solar subsidi, dan pertamax, pada Sabtu (3/9/2022) lalu, menuai berbagai pro kontra di masyarakat.

Melihat hal tersebut, Ekonom Kalbar Prof. Eddy Suratman mengatakan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai subsidi BBM sudah cukup besar. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dengan menaikkan harga BBM. Selain itu, dirinya menilai subsidi BBM yang selama diberikan pemerintah juga dirasa tidak tepat sasaran.

“Subsidi BBM itu sebagian besar dinikmati oleh orang kaya atau kelas menengah karena orang miskin itu tidak ada akses untuk menikmati subsidi BBM secara langsung,” ujar Ekonom Kalbar Prof. Eddy Suratman

Ia menjelaskan dari total anggaran subsidi BBM paling yang masuk ke kelompok miskin hanya sekitar 15 hingga 17 persen. Sisa anggaran subsidi tersebut menurutnya justru dinikmati oleh kelompok menengah dan atas. Sehingga kebijakan subsidi BBM tersebut bisa dikatakan tidak adil bagi orang miskin.

“Kalau mau yang benar subsidi jangan melalui minyak, berikan subsidi langsung kepada orang miskin, bisa dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani di pedesaan,” katanya.

Prof. Eddy menuturkan subsidi juga bisa diberikan bisa dalam bentuk bantuan keuangan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu bisa juga dalam bentuk kebutuhan bahan pokok, serta bentuk yang lain-lain yang berikan kepada orang miskin langsung. Hal tersebut tentu akan lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jika dihitung untuk tahun ini saja beban subsidi BBM diperkirakan akan menjadi Rp 502,4 triliun. Anggaran subsidi BBM diperkirakan naik sekitar Rp 100 triliun jika belum dilakukan penyesuaian penyesuaian. Dengan total anggaran Rp 500 triliun sangat fantastis dan luar biasa besarnya.

“Coba misalnya kalau cek data BPS, orang miskin di Indonesia itu sekitar 27 juta dibulatkan saja menjadi 30 juta, kalau dibantu 1 juta perbulan, 30 juta kali 1 juta itukan 30 triliun dibantu untuk 12 bulan, setahun 360 triliun,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Burhanudin Abdullah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dirinya menilai keputusan Presiden untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah tepat. Pasalnya subsidi BBM tidak selalu dinikmati masyarakat ekonomi kurang mampu.

“Coba lihat di SPBU mobil-mobil mewah mengisi minyak subsidi, juga pengusaha-pengusaha besar yang ada puluhan hingga ratusan truk yang juga gunakan minyak subsidi,” ucap Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Provinsi Kalbar, Burhanudin Abdullah.

Dirinya mengungkapkan langkah yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM sangat tepat sekali. BBM dinaikkan sesuai dengan harga minyak dunia lalu hasilnya dialihkan untuk bantuan bagi 20,65 juta keluarga. Terutama bagi keluarga kurang mampu masing-masing mendapatkan Rp 600 ribu.

Ia menegaskan masyarakat nelayan yang tidak mampu tentu mendukung kebijakan pemerintah. Dirinya berharap pengalihan subsidi berupa BLT dapat benar-benar diterima masyarakat tidak mampu. Harus ada upaya agar masyarakat mampu tidak mengambil hak-hak orang tidak mampu seperti minyak bersubsidi.

“Orang mampu jika tidak bisa bantu yang tidak mampu jangan lagi mengambil hak-hak masyarakat tidak mampu yang disediakan pemerintah, sehingga subsidi yang disediakan pemerintah untuk orang tidak mampu tepat sasaran,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS