Pemprov Kalbar Rakor Penanggulangan Banjir

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati melakukan rapat koordinasi terkait dengan penanggulangan banjir di Kalbar.

“Rapat hari ini berkaitan dengan telah berakhirnya status transisi darurat ke pemulihan bencana alam banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Sanggau,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Rabu (29/6/2022).

Ia menyampaikan pada tahun 2021 Kalimantan Barat mengalami banjir yang cukup parah dan membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau.

“Seperti kita ketahui, bencana tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi selama beberapa minggu sehingga menyebabkan permukaan Sungai Kapuas meluap dan sampai menenggelamkan rumah warga yang berada di pinggiran Sungai Kapuas dan di beberapa titik rendah lainnya,” tuturnya.

Kondisi saat ini, ujar dia, kehidupan dan aktivitas warga yang terdampak banjir telah kembali berjalan dengan normal.

“Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya bencana banjir seperti tahun lalu bisa terulang kembali, bahkan dengan kondisi yang semakin parah yang disebabkan oleh lajunya pemanasan global,” katanya.

Ia mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam siaran pers tahun 2021 menyatakan bahwa laju pemanasan global di dunia semakin cepat dan masif.

Selain itu, dampak dari hal tersebut terjadi perubahan iklim dan anomali cuaca ekstrem yang akan bermuara pada peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

Dia menjelaskan dengan berakhir status transisi darurat ke pemulihan mengisyaratkan bahwa siklus penanggulangan bencana kembali ke fase prabencana yang terdiri atas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini sekaligus menjadi pengingat bagi semua kalangan untuk segera mengambil langkah-langkah dan strategi agar banjir tidak terulang.

“Sehingga rapat koordinasi ini juga dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi pra bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dan strategi terkait penanggulangan bencana hidrometeorologi,” kata Harisson.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS