Pergerakan Ekonomi Kalbar Semakin Baik, Bangkit dan Optimis, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan
Pontianak (Suara Kalbar) – Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, memfokuskan pembangunan ekonomi pada dua tujuan utama yakni “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” serta “Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.
Secara rinci menyasar pada sektor industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan ketrampilan serta reformasi kesehatan, sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
Assistant Pemerintahan Kalbar Junaidi mengatakan sehubungan dengan itu maka Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah diharapkan bersinergi, selaras dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
“Dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya seraya terus mendorong pencapaian indikator kinerja utama daerah RPJMD Perubahan, Tahun 2018-2023,” ungkapnya saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (24/11/2021).
Berdasarkan Roadmap Strategi Transisi Pandemi Menuju Endemi (Kenormalan Baru), Pemprov Kalbar sedang menyiapkan Perda Protokol Kesehatan, Terus Melakukan Percepatan Vaksinasi Guna Mencapai Herd Immunity, Penguatan Tenaga dan Sarana Prasarana Kesehatan serta Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi di Pusat-Pusat Perbelanjaan.
“Serta terus mendorong Deteksi 3 T dengan meminta Kabupaten/Kota segera membangun laboratorium minimal Mobile PCR,” urainya.
Kendati pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih tumbuh baik year on year 4,60 persen, namun ekonomi Kalbar triwulan III-2021 dibanding triwulan II-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar minus 0,77 persen menunjukkan pergerakan ekonomi yang belum signifikan.
Peran utama empat sektor Lapangan Usaha dengan capaian 64,33% pada Struktur PDRB Kalimantan Barat yakni LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,22%, LU Industri Pengolahan 16,80%, LU Konstruksi 13,64% dan LU Perdagangan 12,67% membutuhkan dukungan akses keuangan dukungan perbankan agar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang proporsional
dengan kontribusi LU terhadap PDRB Kalbar.
“Khususnya KUR pertanian dalam rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca panen, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” cetusnya.
Menangani dua tantangan serempak dan simultan dalam waktu bersamaan, Pandemi Covid 19 dan Bencana
Banjir adalah hal yang tidak mudah bagi pengendalian inflasi (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi).
“Terdapat potensi kelangkaan Bahan Pokok (Bapok) dan gagal panen, sehingga selain intervensi
Pemerintah bersama Satgas Kartel Pangan memotong mata rantai pemasaran Bapok (mengoptimalkan distributor, bumn dan bumd), Dukungan Akses Keuangan Sektor Pertanian dari lembaga lembaga perbankan sangat kami harapkan,” paparnya.






