Legislator Perempuan Partai Golkar Terpilih Jadi Ketua KPPI Mempawah

Mempawah (Suara Kalbar) – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang anggotanya keterwakilan perempuan lintas partai politik (parpol), resmi terbentuk di Kabupaten Mempawah, Kamis (18/11/2021).

Hj Sri Tuti Armalia, Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Partai Golkar, terpilih sebagai Ketua. Jika tidak ada aral, kepengurusan KPPI Mempawah akan dilantik Desember 2021 mendatang.

“Alhamdulillah, bertempat di ruang rapat DPRD Mempawah, kami resmi membentuk kepengurusan KPPI Kabupaten Mempawah,” ungkap Sri Tuti Armalia, usai kegiatan.

Ia menjelaskan, kepengurusan KPPI merupakan keterwakilan perempuan di beberapa parpol yang ada di Kabupaten Mempawah.

“Dalam rapat tadi, kami baru memilih pengurus inti sementara. Nanti dalam waktu dekat menyusul keterwakilan beberapa partai yang belum mengirim anggotanya,” ujarnya.

Tidak lupa, Legislator Partai Golkar Dapil Siantan – Segedong ini mengucapkan terima kasih kepada Pengurus KPPI Kalbar, Neni Malik dan Lina Susanti Koordinator KPPI Mempawah, karena telah meluangkan waktunya mendampingi proses pemilihan.

“Setelah ini, kami akan melakukan berbagai persiapan, mulai dari menyusun struktur organisasi secara lengkap serta mempersiapkan prosesi pelantikan,” ucap dia.

Berikut ini susunan sementara kepengurusan KPPI Mempawah.

Ketua, Hj. Sri Tuti Armalia (Golkar);

Wakil ketua, Nurul Aini (PAN);

Sekretaris, Fadhilatun Nurul Fathimah (Hanura);

Wakil Sekretaris, Fransisca (PDIP);

Bendahara Utin Herniyati (PPP).

Sebagai informasi, KPPI dibentuk dengan mengusung visi menjadi pelopor gerakan perempuan politik yang memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Khususnya, dalam bidang politik guna mewujudkan Indonesia adil, sejahtera, dan bermartabat.

Sebagai perkumpulan perempuan politik lintas parpol, KPPI memiliki tugas besar untuk mengawal demokrasi, agar lebih berkualitas dan berkeadilan, melakukan advokasi kebijakan publik, melakukan pendidikan politik.

Kemudian penguatan peran, kapasitas, dan kompetensi perempuan politik, juga melakukan diseminasi gagasan, kampanye publik, dan memperluas jaringan kerjasama, dalam upaya memperkuat hak-hak perempuan dalam bidang politik.

Selain itu, KPPI sebagai organisasi independen yang menghimpun aktivis perempuan lintas parpol bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Serta memperkuat posisi dan peran politik perempuan, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan (justice and equality), solidaritas dan persaudaraan (solidarity and sisterhood), toleransi, transparansi, serta musyawarah.