Dugaan Penyelewengan Anggaran Ambulance, Sutarmidji: Bukan Korupsi dan Saya Dukung Pemeriksaan Hingga Tuntas

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan ambulance yang diserahkan ke 11 Kabupaten/Kota yang dilakukan belum lama ini.

Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson diduga telah melakukan penyelewengan anggaran dalam pengadaan serta diduga melakukan penyimpangan pengadaan ambulance yang dilakukan tanpa tender dan penunjukan langsung sehingga hal ini sudah diproses Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalbar.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji membantah hal tersebut.

Ia menegaskan jika pengadaan ambulance bukanlah sebuah penyelewenangan anggaran karena ia telah melakukan konsultasi ke auditor keuangan Internal sebelum memutuskan membeli ambulance dengan harga yang telah disesuaikan termasuk penunjukan langsung tanpa melalui tender.

“Saya pastikan tidak dan bukan korupsi, prosedur melakukan penunjukan langsung itu saya yang minta dengan konsultasi auditor internal sebelumnya,” tegas Gubernur kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Dijelaskannya instruksi penunjukan langsung ia lakukan kepada Kadinkes Kesehatan Harisson atas konsultasi yang telah ia lakukan dengan auditor internal sehingga sebagai kepala daerah ia memerintahkan Kadinkes untuk langsung membeli ambulance tersebut.

“Saya yang tanggung jawab sebagai Gubernur yang penting saya tidak ada menerima uang dan apapun dari anggaran ambulance ini. Silahkan buktikan kalau melanggar aturan atau tidak tapi saya tegaskan salah kalau dibilang penyelewengan. Mobil yang kami beli adalah ambulance dengan peralatan lengkap dan satu mobil lebih mahal.
Bahkan saya mau beli 6 lagi dengan harga yang lebih mahal. Selama bermanfaat untuk pasien dan masyarakat saya lakukan,” paparnya.

Iapun meminta seluruh pihak untuk dapat melihat dari segi anggaran ambulance dari seri yang dibeli dengan harga pasaran.
“Bisa dicek harga ambulance berapa dan yang dibeli inikan lengkap dengan segala peralatannya,” cetus Bang Midji.

Dijelaskan orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa itu jika harga ambulance rata-rata seharga Rp.520 juta belum termasuk sirine dan peralatan lain yang diperkirakan lebih dari nilai mobil.

“Ini dana dari refocusing untuk Covid-19 dan dalam kondisi darurat bole dilakukan dan sape bilang itu salah. Tunjukkan saye karena itu salahkan saye bukan salah Kepala Dinas,” kata Gubernur lagi.

Iapun mempersilahkan siapa saja yang ingin mengetahui kebenaran untuk membuktikan apakah pengadaan ambulance ini benar terjadi penyelewengan atau tidak.
“Tidak ada yang korupsi dan saya dukung sepenuhnya masalah ini untuk diusut tuntas,” tegasnya lagi.