Bawaslu Kalbar Selenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Menengah se-Kalbar di Singkawang

Singkawang (Suara Kalbar)- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah membuka secara resmi kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Menengah se Kalbar yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalbar mulai 5-9 Oktober 2021 di Mahkota Hotel Singkawang, Selasa (5/10/2021).

Hadir diantara kegiatan itu diantaranya Wakil Wali Kota Singkawang Irwan, Anggota Bawaslu Kalbar Syarifah Aryana Kaswamayana, Faisal Riza, Haward Sriyanto serta Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalbar.

“Kegiatan hari ini adalah sekolah kader pengawasan tingkat menengah merupakan kelanjutan dari kader partisipatif tingkat dasar, sebelumnya Bawaslu Provinsi atas mandat Bawaslu RI untuk melaksanakan sekolah kader partisipatif di tiga titik, diantaranya di Kayong Utara, Singkawang dan Sintang,” katanya.

Dia menjelaskan setelah dilakukan penyaringan atau seleksi dari beberapa peserta di tingkat menengah.“Materi lebih meningkat lagi, materi sebelumnya masih sifatnya dasar atau elementer ini dilaksanakan lima hari, lebih pendalaman pola pikir dan gagasan,” katanya.

Ruhermansyah mengatakan tujuan dari sekolah kader pengawasan partisipatif yaitu membentuk atau menyiapkan siswa untuk nantinya apabila sudah di lingkungan masyarakat .

“Nanti selain dirinya berpengetahuan memahami khususnya terkait dengan pengawasan pemilu dan kepemilihan memahami demokrasi bagaimana dengan pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraa pemilu atau pemilihan dan menyampaikan hal yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu,” katanya.
Menurutnya bersama bawaslu mengawal terwujudnya pemilu yang demokratis dan berinteritas serta berkualitas.

Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Singkawang Irwan mengatakan pihaknya sangat berterima kasih serta memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah menunjuk Singkawang dalam rangka pelaksanaan sekolah atau pelatihan kader pengawasan partisipatif di tingkat menengah.

“Tentunya ini menjadi sesuatu yang penting dan bersama-sama terutama mengawal demokrasi sehinggga demokrasi menjadi berkualitas. Harapan kita bahwa kader pengawasan partisipatif ini dengan pengetahuan yang dimiliki termasuk tentang kepemiluan sehingga masyarakat menjadi paham dan tahu dan harapan kita menjadi partisipasi tinggi oleh karena itu pemilu bukan semata-mata menjadi tugas Pemda, KPU dan Bawaslu tapi juga menjadi tugas kita bersama sebagai Warga Negara Indonesia,” katanya.