Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata di Kalimantan Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

COVID-19 ditetapkan sebagai pandemic pada Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah adanya ketetapan WHO tentang pandemi Corona Virus, pada bulan April 2020 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pandemi Covid-19 berdampak pada mobilitas masyarakat di dunia dan juga Indonesia. Pembatasan sosial/lockdown pada April dan Mei menyebabkan turunnya mobilitas masyarakat. Sejak pertengahan Mei, sebagian negara mulai merelaksasi dan mobilitas masyarakat meningkat, meski belum kembali sepenuhnya normal.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menerpa sektor pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, namun juga pada skala global, dimana pada berbagai belahan dunia terjadi penurunan tajam pada usaha jasa penerbangan, perhotelan, angkutan darat serta laut.

Kalimantan Barat merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki beragam daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Even-even seperti perayaan Cap Go Meh dan Titik Kulminasi Matahari, merupakan acara tahunan di Kalimantan Barat yang menarik banyak minat wisatawan.

Kondisi wisatawan di Kalimantan Barat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Yang terparah dirasakan sektor pariwisata. Pada sektor ini sangat terkait dengan industri yang lain seperti, perhotelan, transportasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama yang mengasilkan cendera mata dan kuliner, restoran, biro perjalanan wisata dan pemandu wisata.

Dalam menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia secara umum dan Kalimantan Barat secara khusus pasca Covid -19, diperlukan strategi-strategi yang cepat agar sektor pariwisata pulih kembali.

Pemerintah, pada bulan Maret 2020, telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi  untuk  menciptakan stabilitas, pada beberapa sektor dalam perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi Covid-19 adalah insentif fiskal pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri dan tenaga kerja pariwisata.

Kebijakan yang dikeluarkan, yakni pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi Rp3,3 Triliun, (Sugihamretha,  2020), perluasan pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor akomodasi dan restoran, bantuan kartu pra kerja kepada tenaga kerja di Indonesia, termasuk kepada tenaga kerja pariwisata, serta insentif Rp.600 ribu perbulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah 5 juta Rupiah perbulan.

Kebijakan sektor pariwisata dalam rangka recovery jangka pendek pasca pandemi Covid-19  dapat  dilakukan dalam bentuk: 1) Reorientasi pada pariwisata yang  berkualitas, tidak hanya pada mass tourism; 2) Pemberian bunga bersubsidi serta restrukturisasi kredit (pinjaman  dan multifinance) kepada  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  di bank atau lembaga  pembiayaan yang lain, termasuk untuk subsidi/penundaan pajak UKM serta juga tenaga kerja.

Kemudian, 3) Insentif rekrutmen, pelatihan sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui  perluasan diklat termasuk bimbingan teknis  pembuatan  paket  layanan long stay untuk isolasi mandiri; 4) Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan yang terdampak penghentian Dana Alokasi Khusus fisik pariwisata, dengan perhatian khusus pada fasilitasi kebersihan;

Selanjutnya, 5) Percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi prioritas; serta 6) Promosi, pameran dan  event  pariwisata secara bertahap mulai diaktifkan.

Kebijakan jangka pendek ini sangat penting untuk diambil agar recovery atau pemulihan sektor pariwisata di Kalimantan Barat segera membaik pasca pandemi Covid-19. Diharapkan pelaku usaha atau pihak yang terlibat dalam sektor ini dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Bagi pelaku usaha sektor pariwisata, sepanjang pandemi Covid-19 terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Staregi ini diambil untuk mempertahankan kinerja bisnis di tengah kondisi ekonomi yang belum pasti.

Strategi bisnis pariwisata yang dapat dilakukan saat ini, seperti mengoptimalkan platform digital. pelaku usaha menggunakan platform digital, seperti media sosial perlu dimanfaatkan secara maksimal di masa new normal. Saat ini, sebagian besar konsumen untuk mendapatkan kebutuhan melalui platform atau media sosial.

Strategi wait and see pelaku usaha harus mampu melihat peluang untuk meningkatkan produknya baik barang maupun jasa. Pelaku usaha harus mengatur dan mengontrol pengeluaran secara ketat untuk menghemat pembiayaan dengan mengetahui agenda-agenda apa saja yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi selanjutnya melakukan kerjasama melalui bundling products, kita membuat atau menggabungkan beberapa produk dalam satu paket, dijual dengan diskon, misalnya paket kamar hotel digabungkan dengan tiket pesawat atau bonus-bonus lain yang dapat diberikan sehingga menarik minat konsumen.

Melakukan promosi melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata, selain penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional dengan kebijakan-kebijakan stimulus maupun insentif agar pelaku usaha khususnya pada sektor pariwisata dapat bangkit kembali pasca pandemic covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

Diharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor pariwisata di Kalimantan Barat.

Pelaku usaha diharapkan mampu beradaptasi dengan mengambil Langkah strategis demi keberlangsungan usaha dengan memanfaatkan teknologi, penghematan, serta melakukan kerjasama promosi dan pengembangan produk yang bertujuan untuk menarik minat konsumen.

Penulis: Windo Triyono

Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura