Geram Didaftarkan ke HAKI, Perancang Lambang Demokrat Sebut SBY Licik

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha).

Suara Kalbar – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mendaftarkan Demokrat sebagai Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI). Atas hal ini, salah satu yang mengklaim pendiri Partai Demokrat
Wisnu Herryanto Krestowo membuat surat terbuka, yang intinya menolak
langkah yang dilakukan SBY tersebut.

Dalam suratnya yang dikutip Minggu
(11/4/2021) Wisnu pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor : X1058515
dengan ini mengajukan keberatan atas permohonan SBY kepada Ditjen KI Kemenkumham pada 19 Maret 2021 lalu. 

Ada beberapa poin keberatan yang disampaikan Wisnu dalam surat tersebut, di antaranya;

1. Saya adalah orang pertama yang menggagas
   lahir dan berdirinya Partai Demokrat 20 tahun yang lalu (Tahun 2001)
   bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa, setelah saudara
   Susilo Bambang Yudhoyono gagal terpilih sebagai Wakil Presiden pada
   Sidang Istimewa MPR-RI 2001.
2. Saya lah yang merancang dan
   menciptakan bintang segitiga merah putih. Awalnya bintang segitiga merah
   putih itu berada dalam bingkai segilima, sebagai lambang/logo Partai
   Demokrat. Arti dan makna nya adalah: bintang segitiga merah putih adalah
   platform perjuangan partai dengan landasan Ketuhanan YME – Kebangsaan
   (Nasionalisme) dan Demokrasi, sedangkan bingkai segilima artinya berada
   di dalam bingkai Pancasila sebagai Dasar Negara.
3. Setelah kami
   bicarakan diforum bertiga (saya, Vence dan Kurdi), ada dinamika yang
   berkembang soal warna dasar bingkai segilima yang tadinya polos warna
   putih diganti warna hitam atau biru. Setelah itu kami sepakat membentuk
   kepengurusan awal sebanyak 9 (sembilan) orang pada tanggal 10 September
   2001.
4. Setelah terbentuk, kami mengajukan pengesahan ke Depkumham
   waktu itu, tapi disarankan oleh Ditjen AHU agar kami menunggu terbitnya
   Undang-Undang Parpol yang sedang dalam proses finalisasi di DPR-RI.
5. Setelah
   terbit UU Parpol Nomor: 31/2002, maka terjadi perubahan susunan pendiri
   dan pengurus karena menyesuaikan persyaratan UU minimal harus didirikan
   oleh 50 orang. Setelah disesuaikan, maka jumlah pendiri berubah menjadi
   99 orang dan juga mengubah komposisi susunan pengurus menjadi DPP
   Partai Demokrat.
6. Berdasarkan Akta Pendirian Partai Demokrat yang
   dibuat oleh Notaris Arswendi Kamuli SH dan sudah disahkan oleh
   Menkumham 20 tahun yang lalu, nama saya berada pada urutan nomor 11,
   sebagai BUKTI OTENTIK, di arsip Ditjen AHU.
7. Berdasarkan fakta
   dan bukti otentik seperti tersebut diatas, maka sebagai saksi serta
   pelaku sejarah yang masih hidup mulai dari awal proses LAHIR hingga
   BERDIRINYA Partai Demokrat, saya dengan ini MENYATAKAN dengan
   sebenar-benarnya dan berani bersumpah didepan pangadilan bahwa saudara
   Susilo Bambang Yudhoyono secara de facto maupun de jure BUKANLAH PENDIRI
   PARTAI DEMOKRAT yang kami gagas dan dirikan 20 tahun yang lalu.
8. Karena
   kami baru kembali dari luar negeri, maka kami juga sedang mengumpulkan
   bukti-bukti otentik untuk MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA kepada BARESKRIM
   POLRI terhadap saudara Susilo Bambang Yudhoyono dkk yang telah diduga
   MEMALSUKAN dokumen otentik pada Kongres Partai Demokrat 2020 dan
   TUNTUTAN PERDATA melalui PTUN untuk MEMBATALKAN SK MENKUMHAN yang telah
   mengesahkan AD/ART hasil MANIPULASI dan TERBENTUKNYA DPP Partai Demokrat
   berdasarkan NEPOTISME.
9. Oleh karena itu, saya mohon dengan
   hormat demi keadilan dan kebenaran, agar Ditjen KI Kemenkumham MENOLAK
   DENGAN TEGAS pengajuan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual oleh saudara
   Susilo Bambang Yudhoyono atas Nama/Logo/Lambang Partai Demokrat sebagai
   milik pribadinya, karena Demokrat sebagai partai terbuka sudah menjadi
   milik Bangsa dan Negara Indonesia.

“Seperti fakta sejarah
yang telah kami ungkap dan sampaikan diatas, sekali lagi saya Tegaskan
bahwa sebagai saksi dan pelaku sejarah yang masih hidup menyatakan bahwa
saudara Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri  melainkan hanya sebagai
pengguna Partai Demokrat yang kemudian dengan kelicikan serta
kebohongannya telah merampas partai yang kami dirikan 20 tahun yang lalu
dari para kader sebagai stakeholder, untuk membangun oligarki politik
berdasarkan dinasti dan nepotisme,” katanya.

Sumber : Suara.com