Beberapa Kabupaten Minim Tracing dan Testing, Sutarmidji: Saya Tunda Transfer Dana Bagi Hasil

Gubernur Kalbar Sutarmidji SUARAKALBAR.CO.ID/Adpim Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Kalimantan Barat berstatus Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) akibat meningkatnya perkembangan kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir.

Kondisi kasus Covid-19 di Kalbar terutama mereka yang berstatus positif aktif sangat tinggi.

Seperti Kabupaten Sintang Sekadau Sanggau dan Melawi, dijelaskan Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi kawasan yang mulai kendor dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya sangat khawatir dengan Kuburaya dan Kayong karena tingkat testing sangat rendah. Termasuk Kota Pontianak hari ini puluhan yang positif Covid-19. Saya tidak akan transfer dana bagi hasil ke daerah yang tak mau mentesting dan tracing masyarakat. Karena mengabaikan kesehatan masyarakatnya,” tegasnya usai menghadiri Rapat Virtual Vicon Pembahasan Pelaksanaan PPKM Mikro bersama Menko Bidang Perekonomian di ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (23/4/2021).

Orang nomor satu di Kalbar itu mengaku masih ada Kepala Daerah yang takut kawasannya tertulis terjangkit penyakit yang mematikan itu.

Sutarmidji mengakui jika hal itu ia lakukan mengingat masih banyak kepala daerah yang tak melakukan testing akibat takut kawasannya terlihat banyak yang mengidap penyakit Covid-19 tersebut.

“Padahal semakin banyak kita mentesting masyarakat dan mengetahui hasilnya semakin banyak yang bisa tertangani dan tingkat kematian akan diminimalisir,” tegasnya.

Iapun mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar agar jangan takut tergambar positif dikawasan masing-masing. 

“Contoh Bengkayang sempat merah termasuk Landak tidak masalah karena seperti itu penanganannya. Pontianak agak lengah lagi termasuk Warkop di Jalan Reformasi itu harusnya tutup jam 9 malam,” katanya lagi.

Iapun mengharapkan adanya testing dan tracing yang dilakukan kepala daerah ke Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan demi menekan tingkat keterjangkitan yang tinggi di Kalbar.

“Kalau Bupati tidak mampu mengendalikan Dinas Kesehatannya bagaimana mereka akan melindungi masyarakatnya,” pungkas Gubernur Kalbar.

Penulis: Pri