Aparatur 60 Desa di Mempawah Ikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Bupati Mempawah, Erlina, bersama Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, dan para aparatur pemerintahan 60 desa se Kabupaten Mempawah saat pembukaan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa serta Penerapan SDGs Desa di Hotel Mahkota Singkawang. SUARAKALBAR.CO.ID/Ist

Mempawah (Suara Kalbar) – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mempawah
menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta
Penerapan SDGs Desa dalam Pengunaan Dana Desa.

Dilaksanakan di Hotel Mahkota Singkawang, bimtek yang
berlangsung selama empat hari terhitung 7-10 April 2021, secara resmi dibuka
Bupati Mempawah, Erlina, Rabu (7/4/2021) malam.

Bupati mengatakan, aparatur pemerintah desa, baik itu kepala
desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seyogyanya
harus memahami dan menaati, mengimplementasikan, serta menerjemahkan berbagai
macam regulasi terkait desa, sehingga akuntabilitas tata kelola pemerintah desa
yang baik dapat diwujudkan.

Erlina menyadari hal itu membutuhkan fasilitasi peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Maka melalui bimtek ini, ia memberikan apresiasi kepada
Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP) selaku penyelenggara yang
telah menggelar bimtek bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Mempawah.

“Tentunya, kerjasama yang dibangun ini, antara lembaga
pelatihan dengan Pemkab Mempawah dapat bermuara kepada tercapainya desa yang
maju, mandiri dan sejahtera guna mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Cerdas,
Mandiri dan Terdepan,” katanya.

Lebih lanjut Erlina mengungkapkan, pengadaan barang/jasa
menjadi topik yang sangat menarik dan perlu dicermati.

Karena berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 tahun
2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, menyebutkan pengadaan
barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip yang efisien, efektif, transparan,
terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, bersaing dan adil. 

“Untuk itu, saya berpesan, bagi para pihak
penyelenggara barang/jasa di desa wajib mempedomani peraturan bupati ini agar
dapat terhindar dari kesalahan maupun penyalahgunaan keuangan desa,” tegas
dia.

Penerapan SDGs Desa

Berkaitan SDGs Desa, bupati mengatakan berdasarkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun
2020, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs desa.

“Bentuknya melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi
kebiasaan baru desa. Nah, SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Erlina. 

Sehubungan upaya penanggulangan Covid-19 di tingkat desa,
bupati berharap aparatur desa dapat meningkatkan edukasi, sosialisasi
pencegahan dan penanganan pandemi, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan
disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci
tangan dan menjaga jarak). 

“Dan terakhir, bagi pemerintah desa yang belum
menganggarkan dana desa sebesar delapan persen untuk pendanaan kegiatan dalam rangka
pandemi Covid-19, maka saya minta segera melakukan recofusing dan anggaran pada
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa,”
katanya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Mempawah, Burhan,
menjelaskan, bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan desa, serta BPD sebagai lembaga yang menjalankan
fungsi Pemerintahan Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Selama kegiatan, lanjut Burhan, para peserta yang berasal
dari 60 desa se-Kabupaten Mempawah akan mendapatkan pembekalan materi dan
pengetahuan dari para narasumber. Yaitu Fahrurazi dari pusat, Sekda Mempawah, Kabid
Pemerintahan Desa Dinas PMD Kalbar, Inspektorat dan Bappeda Mempawah.

Penulis : Prianta