MKKS Mempawah Berharap Pemprov Beri Kelonggaran Belajar Tatap Muka di Jenjang SMA

Bupati Mempawah, Erlina, saat menerima kunjungan dan audiensi para pengurus MKKS-SMA Kabupaten Mempawah terkait kendala pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Coid-19, Kamis (18/3/2021) pagi. SUARAKALBAR.CO.ID/Ist

Mempawah (Suara Kalbar) – Kebijakan peniadaan pembelajaran
tatap muka di satuan pendidikan SMA/Sederajat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat, mempersulit para siswa kelas akhir untuk mempersiapkan diri menghadapi
ujian sekolah.

Berawal dari masukan para orangtua/wali peserta didik, Perwakilan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Mempawah beraudiensi
dengan Bupati Mempawah, Erlina, Kamis (18/3/2021) pagi.

Di hadapan Bupati Erlina, MKKS-SMA sepakat meminta petunjuk
dan dukungan Bupati Mempawah agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
memberikan kelonggaran belajar tatap muka.

Dalam pertemuan itu, Indang Maryati, Ketua MKKS SMA Kabupaten
Mempawah, mengungkapkan betapa pentingnya kegiatan belajar tatap muka untuk
menjaga kualitas pendidikan siswa-siswinya.

“Apalagi ujian tingkat SMA akan dilaksanakan pada 29
Maret 2021. Hal ini perlu dipersiapkan, kami berharap kegiatan belajar tatap muka
dapat dilaksanakan kembali,” ungkap Indang.

Hal senada disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Segedong, Mahmud
Hasan, yang juga turut dalam audiensi. Ia mengatakan, MKKS menjamin setiap sekolah
telah siap melaksanakan proses pendidikan tatap muka.

“Kita juga siap dengan protokol kesehatan. Dan ini bisa
dicek di sekolah kami masing-masing,” tegas Mahmud.

Mahmud Hasan juga menyatakan keprihatinan, karena melihat
siswa yang selama ini belajar di rumah, cenderung memanfaatkan waktunya untuk
bermain di luar, di mana hal itu lebih rentan terpapar Covid-19.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Erlina mengatakan, dirinya
telah mendapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya wali murid yang resah
dengan diterapkannya sistem belajar di rumah.

“Tentunya kita akan lebih suka melihat anak-anak masuk
sekolah, agar pendidikannya tidak merosot. Dan hal ini perlu dikaji betul-betul
dengan melibatkan banyak pihak, nanti kita coba konsultasi dengan Dinas
Pendidikan Provinsi Kalbar,” ujar Erlina.

Penulis : Distra