Mempawah Datangkan Saksi Ahli KPK, Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkab Mempawah melaksanakan pembekalan bagi penyelenggara pengadaan barang dan jasa, mendatangkan Saksi Ahli KPK, yang juga Instruktur PBJ-LKPP Pemkot Sukabumi, Fahrurrazi, di Wisma Chandramidi Mempawah, Kamis (4/3/2021). SUARAKALBAR.CO.ID/Ist

Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Mempawah
terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
pemerintah di wilayahnya.

Salah satunya membekali para penyelenggara barang/jasa
dengan pengetahuan agar pelaksanaan kegiatan di lapangan terhindar dari
berbagai masalah.

Tak tanggung-tanggung, yang dihadirkan Pemkab Mempawah
sebagai narasumber adalah Saksi Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang
juga Instruktur Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ-LKPP) dari Pemkot Sukabumi, Jawa Barat,
Fahrurrazi.

“Selamat datang Bapak Fahrurrazi. Kami harapkan bapak
dapat memberikan pembekalan kepada para penyelenggara barang/jasa di Kabupaten
Mempawah,” ujar Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, saat
membuka pembahasan masalah dan solusi penyenggaraan pengadaan barang dan
jasa di Wisma Chandramidi, Kamis (4/3/2021).

Muhammad Pagi mengungkapkan, penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa terus mengalami berbagai dinamika aturan dan kebijakan. Baik
kualitas maupun kuantitasnya lewat regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Namun, perubahan aturan pengadaan barang/jasa ternyata
belum dapat menjawab harapan masyarakat, yaitu barang yang berkualitas.
Akibatnya timbul permasalahan, mulai dari proses perencanaannya, administrasinya
dan pengadaannya,” katanya.

Kendati demikian, imbuh wabup, dalam peningkatan kualitas
pengadaan barang/jasa, pemerintah melalui LKPP terus mengembangkan sistem dan
metode pengadaan, termasuk regulasi yang lebih menjamin dari aspek hukum dan
akuntabilitas.

Hal tersebut menjadi bukti pemerintah serius mewujudkan
pengadaan barang/jasa yang sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

“Yaitu, efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, sehingga menghasilkan barang/jasa yang
tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Muhammad Pagi menyebut, saat ini mulai
bermunculan permasalahan pengadaan dari ranah administrasi atau ranah hukum
lainnya. Dan itu melibatkan beberapa pihak, karena tidak optimalnya penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa.

Beberapa hal yang sering jadi masalah adalah masih lemahnya
pemahaman para pihak akan fungsi penting tahapan ini.

Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh Pengguna Anggaran
(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pengadaan, dan Pokja Pemilihan di lingkungan Pemkab Mempawah, agar memahami
tugas dan kendalikan intervensi yang menyimpang dan ingat tanggungjawab yang diberikan
berdasarkan penugasan.

Kemudian, menulis apa yang telah dilaksanakan dalam kertas
kerja, dan disimpan dengan tertib dokumen yang diterima dan diterbitkan.

Wabup juga mengingatkan agar menghindari terjadinya fiktif
dan rekayasa negatif. Gunakan pendapat pihak yang ahli ketika harus membuat
keputusan teknis yang tidak dipahami. Tak kalah penting, yakinkan diri bahwa
tugas yang dilaksanakan merupakan ibadah.

“Saya harapkan para peserta dapat menjadi aparatur yang
handal dan profesional, khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa. Tolong
diingat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berkomitmen, dan memiliki
integritas,” ucapnya.

Sebelumnya Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Mempawah, Hamidia Norfal, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan
selama dua hari, 4-5 Maret 2021, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan PA,
KUA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dalam bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Selain itu, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terhindar dari permasalahan, sehingga
hasilnya dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan kepada
masyarakat.

Penulis : Prianta