Ketegangan Sidang Perebutan Harta Pastor di Pontianak,Ini Jalan Ceritanya

Editor: Enisa

Bruder Steph menunjukkan surat pengundiran diri dari tiga saudara kandung Pastor Petrus.[Istimewa]
Pontianak (Suara Kalbar)-  Persidangan kasus perebutan harta seorang almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy OFM Cap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Dalam sidang ketiga ini, sempat terjadi ketegangan antara kedua belah pihak. Yakni, pihak penggugat Ordo Kapusin dengan tergugat keluarga kandung almarhum Pastor Petrus.

Kasus perebutan harta pastor oleh saudara kandung ini juga menuai kecaman umat Katolik yang turut menghadiri persidangan. Bambang salah seorang umat Katolik yang ikut memantau sidang tersebut, sedikit kesal saat berhadapan dengan Eddy Rostandy, keluarga kandung almarhum Petrus.

"Bapak ngakunya Katolik, tapi tidak mengerti aturan gereja. Seseorang jika sudah memilih hidup menjadi pastor, bruder atau suster, berarti melepaskan dirinya dari saudara kandung atau saudara sedarah dan menjadikan ordo atau konggregasi sebagai keluarga barunya. Dan, apapun hartanya yang bergerak dan tak bergerak menjadi milik ordo atau konggregasi pilihannya. Makanya lebih baik bapak jadi atheis saja, keluar jadi orang Katolik," kesalnya.

Sebagaimana diketahui, Eddy Rostandy bersama empat suadara kandung lainnya sempat membuat Akte Waris atas harta almarhum Pastor Petrus. Karena merupakan saudara kandung Pastor Petrus, awalnya kelima orang ini keukeuh atau ngotot mengklaim kembali harta yang sudah diserahkan ke Ordo Kapusin.

Namun belakangan, tiga saudara kandung Pastor Petrus mengundurkan diri dari upaya merebut harta tersebut. Saat ini, yang masih ngotot adalah Eddy Rostandy dan satu saudaranya lagi.

Dalam sidang agenda pemanggilan para pihak ini, kembali tidak dihadiri turut tergugat notaris dari Sukabumi dalam panggilan ketiga. Juga tidak dihadiri ketiga saudara almarhum Pastor Petrus, yakni Thomas Tendean, Kosmas Rostandy serta Joseph Eddi Rostandy, yang mengundurkan diri dari kasus keluarga besar Rostandy ini.

Pengunduran diri ketiga saudara kandung almarhum Pastor Petrus inilah dipertanyakan oleh Fransiskus, salah seorang pegacara Eddy Rostandy. Karena surat pengunduran diri itu justru dititipkan pada pihak penggugat. Sehingga membuat perdebatan kecil.

Hakim ketua sempat menjelaskan prosedur dan dasar surat tersebut dititipkan dan kewenangan. Pengacara tergugat satu akhirnya menerima penjelasan majelis hakim.

Bruder Stephanus Paiman OFM Cap yang diberi kuasa oleh Ordo Kapusin untuk menangani kasus ini bersama pengacara Gunawan dan kawan-kawan mengatakan, agenda sidang berikutnya adalah mediasi dengan batas waktu satu bulan. Mediasi dapat diperpanjang satu bulan ke depan jika diperlukan.

"Tetapi seandainya tidak ada titik temu maka agenda sidang dapat dilanjutkan kembali. Jadi, biarlah proses hukum berlanjut dan kita siap menerima hasilnya. Karena ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya mereka yang tidak mengerti tentang hukum Gereja," tuturnya.

Bruder Steph menceritakan sebagai awalan akan kasus yang saat ini ditanganinya, sebagai bagian dari Ordo Kapusin. Pastor Petrus adalah pastor yang diamanahi mengelola beberapa asset dari Ordo Saudara Dina Kapusin pengikut Santo Fransiskus dari Asisi.

Pastor Petrus mengikatkan dirinya pada ordo atau konggregasi yang berarti dia melepaskan segala hak pribadinya dengan saudara sedarah atau saudara kandung.

Sebagai biarawan-biarawan Kapusin (OFM Cap), tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Pastor Petrus memutuskan untuk hidup membiara dalam Ordo Saudara Dina Kapusin, yang nerupakan pengikut Santo Fransiskus dari Asisi.

Setelah mengucapkan Kaul Kekal atau Janji bertarak seumur hidup, maka terikat dengan tiga Kaul, yakni Kaul Kemiskinan (tak terikat dengan harta duniawi), Kaul Ketaatan (taat pada pembesar dalam ordo atau Paus di Roma) dan Kaul Kemurnian alias tidak menikah atau selibater.

“Dengan pilihan tersebut, maka ia lepas dari keluarga sedarah atau keluarga kandung dan terikat dengan keluarga baru, yakni ordo atau persaudaraan Kapusin. Semua harta atas namanya, menjadi milik ordo atau gereja dan ini sudah diatur dalam Hukum Gereja atau Hukum Khusus, yang diakui oleh Negara, di bawah Konfrensi Wali Gereja (terdaftar di KWI),” cerita Bruder Steph.

Lanjutnya menjelaskan, di suatu ketika Pastor Petrus meninggal karena sakit. Ia dimakamkan di pemakaman para pastor-bruder Kapusin di Pemakaman Katolik Santo Yusup, Sungai Raya.

"Dengan demikian dan sesuai aturan, maka apapun harta bergerak dan tak bergerak yang atas nama almarhum, dengan sendirinya menjadi milik Persaudaraan Kapusin,” kata Bruder Steph.

Namun masalah muncul, di mana lima saudara kandung almarhum Pastor Petrus mengklaim bahwa harta yang ditinggalkan olehnya adalah milik mereka para waris.

Di mana, almarhum Pastor Petrus terdiri dari 8 saudara yang 3 di antaranya sudah meninggal. Dan sisa 5 orang saudara. Yakni Joseph Teddy Rostandy, Thomas Rostandy, Kosmas Rostandy, Eddy Rostandy, dan Anthony Rostandy.

“Mereka membuat Akte Waris di Notaris Sukabumi. Lima saudara ini memberi kuasa kepada Eddy Rostandy, untuk mengurus dan mengambil hak mereka,” ujar Bruder Steph.

Eddy Rostandy mulai memblokir tanah, surat-surat di bank dan lainnya, yang atas nama almarhum Pastor Petrus dengan dasar Akte Waris Notaris Sukabumi tersebut.

“Perlu diketahui, walaupun biarawan-biarawan sudah di atas dalam Konstitusi Ordo atau aturan Hukum Gereja, maka almarhum Pastor Petrus juga membuat Surat Wasiat di notaris, bahwa satu-satunya pewaris seandainya ia meninggal adalah Perhimpunan Biarawan Kapusin atau Ordo Kapusin,” ujarnya Bruder Steph.

Perhimpunan Biarawan Kapusin pun menunjuk Bruder Steph untuk menangani kasus ini, karena dianggap ia akan berlaku netral. Terutama terkait tugasnya sebagai Ketua JPIC OFM Cap, yaitu Justice, Peace of Creation and Integrity atau Keadilan, Kedamaian, dan Keutuhan Semesta Alam.

Eddy Rostandy sendiri, telah mendatangi Bruder Steph dengan membawa seorang pengacara dan minta agar Ordo Kapusin serta Yayasan Widya Dharma mengembalikan biaya pengobatan almarhum Pastor Petrus yang saat itu sakit.

Baik perawatan di Rumah Sakit Pontianak maupun di Singapura. Di depan pengacaranya, Eddy menunjukkan corat-coret bahwa biaya pengobatan di Singapura mencapai Rp600 juta, RS Mitra Medika Rp260 juta, RS St Antonius Rp26 juta.

“Saat itu, saya jawab, bahwa kami perlu bukti nota, kwitansi, bukti transfer dan rincian biaya-biaya tersebut,” lanjut Bruder Steph bercerita.

Tetapi Eddy tidak dapat menunjukkannya. Akhirnya, Bruder Steph buka map yang sudah dipersiapkan dan di depan pengacaranya serta Eddy. Kepada mereka, Bruder Steph mengatakan bahwa semuanya sudah dibayar Ordo Kapusin.

Bruder Steph kala itu juga menunjukkan bukti transfer ke Singapura sebesar Rp1 M, bukti transfer untuk carter pesawat Rp230 juta, bukti transfer RS Mitra Medika dan RS St Antonius, dengan nominal puluhan juga dan itu dibayarkan oleh Ordo Kapusin.

“Saat itu, pengacara Eddy kaget dan bertanya bagaimana ini Pak? Eddy pun diam saja tak bisa menjawab,” kata Bruder Steph.

Akhirnya, karena Ordo Kapusin dan Yayasan Widya Dharma merasa sangat-sangat terganggu, maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak, dengan unsur gugatan adalah surat keterangan waris yang keluarga buat di Sukabumi.

“Setelah kasus ini ribut dan mulai naik ke Pengadilan, tiga saudara Pastor Petrus membuat surat pernyataan mencabut kuasa pada Eddy Rostandy,” paparnya.

Mereka menyatakan tidak mau terlibat dalam hal ini. Alasannya mereka merasa dibohongi oleh Eddy Rostandy. Demikian juga dengan para keponakan dari almarhum Pastor Petrus, mereka membuat pernyataan bahwa tidak mau terlibat dalam kasus ini.

“Mereka malu, karena tahu bahwa oknum dan beberapa paman mereka ini jelas salah. Ini sebenarnya aib, baik untuk keluarga Rustandy maupun Ordo Kapusin, karena baru sekarang ini dalam sejarah kami, ada keluarga yang seperti ini. Maka, demi sebuah kebenaran kami bawa ke Pengadilan, untuk diuji,” lanjut Bruder Steph.

Sebenarnya, kata dia, pihaknya kurang menyenangkan dengan kasus ini. Karena dianggap membuat malu sejumlah pihak. Karena baru kali ini ada keluarga kandung seorang Saudara Kapusin yang mengklaim sesuatu atas nama saudaranya yang meninggal dan sudah bergabung dengan Persaudaraan Kapusin.

"Bahkan mereka membuat Akte Waris di Notaris Sukabumi. Sungguh memprihatinkan. Maka, akhirnya, sebagai pembelajaran agar tidak terulang kembali dan harus dikupas di Pengadilan, ini mungkin solusi yang terbaik,” sambungnya.

Mengawal kasus ini, Ordo Kapusin dengan koordinator Bruder Steph menggunakan jasa pengacara Gunawan dan kawan-kawan dari Jakarta. Sidang pertama dilakukan pada Senin, 1 Maret 2021. Sidang kedua dilanjutkan pada 22 Maret 2021 dan sidang ketiga pada Senin 29 Maret 2021.

Dalam persidangan perdata ini, Hakim Ketua adalah Pransis Sinaga, Anggota Narni Priska Faridayanti dan Niko Hendra Saragih Panitera Irine Relawaty.

Norman Idrus dan Gunawan, kuasa hukum Ordo Kapusin mengatakan, tadi pihaknya sudah menyampaikan tiga surat pernyataan tergugat satu, turut tergugat satu dan dua.

"Ketiga saudara kandung Pastor Petrus ini sudah menyatakan melepas haknya untuk meminta harta benda bergerak atau tidak bergerak atasnama Pastor Petrus," jelas Idrus.

Ia juga menegaskan, bahwa dalam persidangan sempat terjadi perdebatan dan ketegangan. "Pada waktu kami menyampaikan surat pernyataan, menurut kuasa hukum tergugat, itu tidak layak. Karena menurut mereka surat kuasa itu diserahkan kepada penggugat. Makanya mereka bilang tidak ethis," bebernya.

Padahal, sambung Idrus, pihaknya tidak ada meminta surat tersebut. Melainkan surat pernyataan itu datang dari tiga saudara Pastor Petrus yang tidak mau lagi ikut-ukutan.

"Surat ini dengan sukarela mereka buat. Mereka mengundurkan diri untuk tidak terlibat dalam perebutan harta Pastor Petrus ini," tutup Idrus.

Di lain sisi, Fransiskus, salah seorang pegacara Eddy Rostandy menegaskan, pihaknya memang mengajukan keberatan dalam sidang ketiga tadi.

"Proses pemanggilan itu setelah adanya gugatan. Kemudian, penggugat memanggil para pihak. Lalu, atas panggilan ini diajukan, ada surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan pihak penggugat dari lawan berperkara. Itukan tidak ethis. Kita protes, karena surat pernyataan tidak menjawab panggilan," katanya.

Surat pernyataan ini, menurut dia, nanti bisa ditunjukkan dalam agenda pembuktian. "Bukan pemanggilan para pihak. Ini curi start namanya bos, mana kita tidak marah. Kita pengacara, paham lah," tuturnya.

Ia melanjutkan, kalau pun mau mencabut kuasa di Akte Waris, harus lewat pengadilan. Tidak bisa tarik sepihak begitu. Apalagi ini Akte Waris sudah jadi.

"Nanti akan kita kemukakan. Untuk sekarang kita fokus ke tahap mediasi dulu. Ada dua hal, coba dilihat hukum waris sama wasiat. Nanti kita bahas dan jawab setelah mediasi. Nanti kita kemukakan apa alasan kami," tutupnya.

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini