Hadiri Musrenbang Kota Singkawang, Gubernur Kalbar : Pemda Wajib Laksanakan Amanat UU

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Kota Singkawang di Mahkota Hotel Singkawang, Rabu (3/3/2021).

Singkawang (Suara Kalbar)- Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten / kota merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten kota tahun 2022 yang  sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

Hal ini disampaikannya dalam membuka Kegiatan Musrenbang RKPD Kota Singkawang pada di Mahkota Hotel Singkawang, Rabu (3/3/2021).

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan amanat UU tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan yuridis  dan operasional tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan yang kita kenal dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),”  ujar Sutarmidji.

Dia menjelaskan bahwa dokumen RKPD yang telah disusun selain untuk memberi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, juga bertujuan untuk menjadi dokumen yang berisikan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah.

“Mengakomodir berbagai harapan masyarakat, serta yang lebih terpenting lagi adalah sebagai penjabaran operasional dari visi  pembangunan lima tahunan kepala daerah,” katanya.

Dia mengatakan bahwa Musrenbang RKPD kabupaten Kota merupakan salah satu bagian yanng tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen. Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66 namun masih berada dibawah rata-rata nasional sebesar 71,90 persen.

“Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, sayangnya pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82 tetapi lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07,” katanya.

Kondisi ini jika dibandingkan dengan Kota Singkawang, kata Sutarmidji, maka capaian empat indikator makro kota singkawang masih terbilang baik, seperti pertumbuhan ekonomi menurun pada angka -2,43 persen.

Kemudian IPM Kota Singkawang naik menjadi 71,94 dan menjadi IPM tertinggi se-Kalimantan Barat bahkan melebihi capaian provinsi dan nasional.

“Prosentase penduduk miskin menurun yaitu berada diangka 4,53 persen dan hanya satu indikator makro saja yang berkinerja merah atau indikator yang harus menjadi perhatian untuk diperbaiki tahun-tahun berikutnya yaitu tingkat pengangguran terbuka kota Singkawang sebesar 8,78 persen yang lebih tinggi dari provinsi dan nasional,” jelasnya.

Terkait dengan visi dan misi pembangunan Kalbar dalam RPJMD perubahan tahun 2018-2023 terhadap empat indikator makro pembangunan yaitu pertama, peningkatan indeks pembangunan manusia, kedua peningkatan indeks laju pertumbuhan ekonomi (LPE), ketiga, penurunan prosentase jumlah penduduk miskin, empat, penurunan presentasi tingkat penggangguran terbuka (TPT).

Perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari kita bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan karena kita masih dalam masa menghadapi pandemi Covid-19 dan tahap pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Target IPM Kalbar pada tahun 2022 kita harapkan mencapai 70,29 . Khusus kota Singkawang sudah melampaui target  2022 yakni 73,78 yang  melebih target 71,25 maka dalam RKPD  2022 diharapkan dapat mencapai target,” katannya.

Target tingkat pengangguran terbuka Kalbar sebesar 5,53-4,29 persen sedangkan Kota Singkawang sudah menargetkan 6,85 persen sehingga capaian tingkat pemgangguran terbuka pada tahun 2020 masih terlampau jauh dari target.

Kegiatan Musrenbang Kota Singkawang ini juga dihadiri Wali Kota Sigkawang Tjhai Chui Mie, Forkopimda Kota Singkawang serta para Kepala OPD Kota Singkawang.

Penulis : Tim Liputan