Sarawak Deportasi 161 PMI Bermasalah, Lima Diantaranya Karena Kasus Narkoba

161 PMI tiba di PLBN Entikong dari Depo Imigresen Bekenu (Miri). SUARAKALBAR.CO.ID/Agus Alfian

Entikong (Suara Kalbar) – Sejak awal tahun 2021 pemerintah Malaysia gencar memulangkan Pekerja Migran Indonesia atau dikenal dengan sebutan PMI. Depo Imigresen Bekenu (Miri) memulangkan sebanyak 161 orang PMI bermasalah yang telah menjalani masa tahanan selama dua sampai tiga bulan. 

“Ini pemulangan yang cukup banyak jumlahnya dibandingkan pemulangan yang sebelumnya.depo bekenu ini sejak dua bulan terakhir belum ada melakukan pemulangan baru dipertengah bulan Febuari,” kata staf teknis Imigrasi KJRI Kuching,Ronny Fajar Purba,Rabu (17/2/2021). 

Disampaikan Ronny, sebagian besar PMI yang dipulangkan hari ini karena melanggar undang-undang ke Imigrasian di Malaysia.ada yang bekerja tanpa izin, dokumen perjalannya habis masa berlakunya dan ada juga yang tidak mengantongi dokumen.

Dari 161 orang PMI itu, ada 5 yang terkait kasus narkoba satu diantaranya bahkan menjadi pengedar. Mereka sudah menjalani tahanan selama 2 tahun dan dipulangkan bersama PMI bermasalah. 

Disampaikan Ronny semua PMI yang dideportasi telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Malaysia sebelum dipulangkan ke tanah air melalui PLBN Entikong. 

” Selama pademi covid19 pemulangan tetap mengacu kepada prokes. ” ujar Ronny. 

Sementara itu, plh kepala kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong, Muhammad Nur Mansyur mengatakan sejak januari hingga febuari sudah 522 orang PMI yang dideportasi. 

“Hampir rutin setiap bulan pemulangan bisa empat kali.yang paling rutin depo semunja (Serian).Rata-rata PMI bermasalah terkait dokumen,overstay maupun bekerja tanpa permit (izin),” ungkap Mansyur. 

Dia mengakui,jika banyak upaya percobaan masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dan bisa digagalkan petugas dilapangan.

“Karena selama malaysia lockdown tidak ada pengiriman calon PMI ke luar negeri melalui PLBN Entikong.karena itu pihaknya bersama aparat terkait meningkatkan pengawasan di jalur tidak resmi untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal,” pungkasnya. 

Penulis: Agus Alfian