Wabup KKU Minta Kades Diproses Apabila Melanggar Hukum

Editor : Suhendra Yusri
Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad

Kayong Utara (SuaraKalbar)- Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad meminta kepala desa harus mampu merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jangan sampai menyalah gunakan wewenang demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Mahkota Sukadana,  Senin (16/11/2020).

“Apabila hal itu terjadi maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila perlu proses hukum tersebut harus diterapkan agar memberikan efek jera kepada seluruh aparatur pemerintahan desa yang berniat melakukan praktek korupsi,” ujar Effendi Ahmad.

Effendi melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian utuh dari suatu proses penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, sehingga penyelengaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang merupakan tugas pokok kepala desa, yang harus didukung pelaksanaannya. 

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri dan sejahtera dapat tercapai. Hal ini dapat terwujud apabila adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Effendi juga bersyukur dengan adanya UU Desa ini. “Banyak dampak positif yang telah dirasakan oleh pemerintah desa seperti tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang jalannya pemerintahan desa, dan menghidupkan lembaga kemasayarakatan di desa,"ujarnya.

Selain itu, kata Effendi, bertambahnya infrastruktur dasar pedesaan seperti jalan, jembatan, gedung Posyandu, tempat ibadah, sarana olahraga juga merupakan dampak yang nyata dari UU Desa ini. 

“Dan saat ini kita juga dapat merasakan dengan UU tersebut, pemerintah desa juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. di tingkat kabupaten, kita terus mendorong terciptanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat memberikan Pendapatan Asli Desa,” katanya.

Menurutnya, desa tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja.

Effendi berpesan kepada seluruh pihak termasuk OPD untuk melaksanakan komitmen penyusunan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. 

“Kepada kepala desa, untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai penunjang pelayanan di desa dan yang terpenting, tingkatkan disiplin aparatur desa,” tegas Effendi.

Penulis  : Wiwin


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini