Sutarmidji Laporkan Pendemo ke Polisi, Kabid PPIP Himapol FISIP UNTAN: Antara Etika dan Arogansi

Editor : Eno

Koordinator Bidang Pengembangan Penelitian Isu Politik Himapol FISIP UNTAN, Aldi Mayung Sera.(Ist)

Pontianak
(Suara Kalbar)- Koordinator Bidang Pengembangan Penelitian Isu Politik Himapol FISIP UNTAN, Aldi Mayung Sera, Menilai sikap Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang mempermasalahkan dan melapor seorang peserta demonstrasi ke kepolisian atas ucapan yang dilontarkannya pada aksi 10 November 2020 kemarin sebagai suatu bentuk arogansi.

Layaknya pemimpin yang baik, posisi seorang Gubernur harusnya menjadi panutan dan harus memaafkan serta memancing simpati, bukan memancing konflik yang luas. Terlebih laporan tersebut hanya didasarkan pada dirinya yang dicaci maki oleh pendemo.

Sikap tersebut muncul tatkala Sutarmidji merasa tersinggung atas ucapan yang dilontarkan oleh seorang pelajar dalam orasinya yang menyebutkan gubernur Kalimantan barat dengan kata kata yang kasar.

“Yang maki maki saya itu, mau saya lapor ke polisi. Pasti. Itu hak saya," kata Sutarmidji, Rabu (11/11/2020)

Sutarmidji mengaku sangat kecewa dengan seorang peserta aksi demo yang terekam dalam video telah memaki-maki dirinya hingga sekarang ramai di jagad maya.

Sebagai seorang kepala daerah, sangat di sayangkan bagi seorang gubernur untuk memperpanjang masalah ucapan yang dilontarkan oleh peserta yang berorasi dalam demo tersebut bahkan sampai dibawa ke kepolisian. Bukan tanpa alasan, setelah diketahui bahwa status peserta demo tersebut ternyata masih pelajar dan berumur sekitar 17 tahun.

Seharusnya sudah cukup dengan memberikan sanksi sosial terhadap siswa yang bersangkutan, bukan malah dengan memperpanjang masalah sampai ke ranah hukum.  Jika masih dibawah umur sebaiknya diserahkan kepada sekolah dan orangtua untuk dibina. Tidak perlu diadukan ke polisi.
 
“Aksi demonstrasi yang digelar kembali tanggal 10 November sebagai tindak lanjut dari mahasiswa yang mempertanyakan sikap gubernur kalbar yang tidak konsisten dengan keputusannya. Dimana pada awalnya gubernur Kalimantan barat telah menyepakati dengan demonstran untuk menolak UU Cipta Kerja. Namun semua berubah, tiba-tiba saja gubernur kemudian memberikan pernyataan setuju dengan adanya UU Cipta Kerja dan mengatakan bahwa UU Cipta Kerja cocok di terapkan di Kalimantan barat. Inilah yang dipertanyakan mahasiswa, dimana sikap konsistensinya,” kata  Koordinator Bidang Pengembangan Penelitian Isu Politik Himapol FISIP UNTAN, Aldi Mayung Sera dalam keterangan tertulisnya.

Disisi lain, terkait dengan sikap dan kata-kata yang dilontarkan oleh peserta demo tersebut kepada Gubernur Kalimantan barat Sutarmidji, Aldi juga merasa kecewa dengan ucapan yang disampaikan. Bagaimana tidak, aksi tersebut seharusnya hanya bisa diikuti mahasiswa, ternyata di lapangan, yang orasi adalah seorang siswa yang secara hukum masih dibawah umur. Selain itu, ucapannya pun terdengar menggunakan kata kata yang tidak pantas untuk disebutkan.

“Namun saya juga menyayangkan ucapan yang terlanjur dilontarkan oleh peserta aksi demo tersebut yang sudah diluar tata krama penyampaian pendapat. Sebagai seorang generasi intelektual, tidak seharusnya kata kata tersebut dilontarkan. Untuk itu siswa yang bersangkutan perlu dibina lebih lanjut dengan harapan bisa menyadari dan memperbaiki kesalahannya kedepannya, supaya ia belajar tentang etika dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Hal ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa secara tidak langsung akan rendahnya mutu pendidikan, seperti dalam kasus ini yaitu penerapan moral dan etika ketika menyampaikan pendapat dimuka umum. Harapannya semoga kedepannya hal ini tidak terulang kembali,” tutupnya.

Rilis PPIP Himapol FISIP UNTAN

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini