Pemkab Mempawah Sosialisasikan PSU untuk Tata Kawasan Pemukiman

Editor : Suhendra Yusri
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, membuka Sosialisasi PSU di Kantor Bupati Mempawah, Senin (9/11/2020).

Mempawah (Suara Kalbar)-Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, membuka secara resmi Sosialisasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan, Senin (9/11/2020), di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.

Ismail menegaskan kegiatan ini adalah momen yang tepat bagi pihak pengembang atau developer di Kabupaten Mempawah untuk mengetahui lebih jelas prosedur penyerahan pengelolaan PSU kepada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan sosialisasi ini juga merupakan bentuk pelaksanaan amanah Permendagri Nomor 9 tahun  2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah. 

“Pedoman selanjutnya adalah pasal 11 ayat 1 yang berisi bahwa pemerintah daerah meminta pengembang menyerahkan prasarana sarana dan utilitas perumahan,” jelasnya.

Lebih jauh Ismail memaparkan, pengembang harus menyiapkan lahan untuk prasarana sarana dan utiliitas sebanyak 30 persen dari lahanperumahan yang akan dibangun. 

“Petunjuk teknis pemberian layanan rekomendasi perumahan, rusun dan penyerahan sarana utilitas perumahan dan rumah susun di Kabupaten Mempawah telah diatur melalui Peraturan Bupati Mempawah nomor 75 tahun 2019,” katanya.

Tim teknis dan sekretariat yang bertugas memverifikasi penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan Kabupaten Mempawah juga diatur dalam Perbup ini. 

“Tim verifikasi teknis yang sudah dibentuk, saya harapkan agar bekerja sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pendataan, verifikasi dan penegakan aturan,” tegas Ismail lagi. 

Harapan lainnya juga disampaikan kepada pengembang perumahan dan asosiasi yang menaungi untuk membantu kelancaran kegiatan tersebut.“Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menata atau menjaga kawasan permukiman yang telah dikembangkan, dan untuk permasalahan kekumuhan, kemiskinan, dan permukiman padat akan kita selesaikan secara bertahap,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini dapat mendukung percepatan peningkatan kualitas permukiman secara komprehensif dan dapat menjadi suatu gerakan di masyarakat dengan berlandaskan sumber daya yang dimiliki.

Ismail juga menyampaikan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, hanya dua yang siap melaksanakan Permendagri dimaksud. Salah satunya adalah Kabupaten Mempawah. 

“Ini juga berkaitan dengan  perwujudan nyata dari komitmen kami dalam melaksanakan 8 area perubahan yang menjadi titik fokus KPK. Salah satunya adalah pengelolaan manajemen aset,” paparnya.

Dalam Pasal 8 dinyatakan, prasarana meliputi jalan, saluran air, drainase dan tempat pembuangan sampah. Sedangkan Pasal 9 memaparkan sarana yaitu pembelanjaan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi olahraga, pemakamam, pertamanan, RTH serta parkir. 

Kemudian, Pasal 10 menjelaskan bahwa utilitas meliputi jaringan air bersih, listrik, telfon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum. 

Penulis : Dian Sastra / Syarifah Aprilia (Humas Setda Mempawah).


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini