Masyarakat Perbatasan Bagian Sistem Hankam Batas Negara

Editor : Suhendra Yusri

 

Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot saat menerima cinderamata dari BNPP

Sanggau (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan daerah perbatasan cukup berat tantangannya sehingga garis perbatasan harus dijaga secara bersama-sama.

Hal ini disampaikanya saat menghadiri kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan dan keamanan (Hankam), yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, Selasa (17/11/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP,  Robert Simbolon, Asdep Batas Darat BNPP,  Edy Supriyanta, Forkompimda, Kepala OPD terkait, Camat Entikong, Suparman, Forkompimcam dan Tokoh Masyarakat.

Yohanes Ontot juga mengatakan dirinya ingin masyarakat perbatasan memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme yang tinggi dan sebagai pembela NKRI.

“Agar apapun yang terjadi di perbatasan yang sifatnya keamanan negara dan keberlanjutan negara ini mereka harus menjadi corong kita untuk menjadi penyambung lidah guna menyampaikan informasi dan apapun bentuk informasinya itu,” ujarnya.

Maka memang, lanjut dia maka perlu dilatih mereka seperti apa dan berbuat apa mereka untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

“Sehingga harapan kita tentu kalau masyarakat perbatasan sudah paham betul tentang hak dan kewajiban dia secara menyeluruh, maka kita tidak ada kekhawatiran lagi,” katanya.

Dia mengatakan secara budaya memang ikatan emosionalnya dekat, tetapi kekhawatiran kita ada orang-orang tertentu yang menggunakan mereka, karena mungkin sudah dekat antara satu sama lainnya, seperti misalnya penyelundupan barang-barang terlarang yang diarang oleh aturan negara.

“Kita berharap kecintaan mereka (masyarakat) terhadap Indonesia ini meski ditingkatkan dengan berbagai kegiatan terkait dengan bela negara. Sehingga warga negara kita ini betul-betul mencintai Negara Indonesia,” sambungnya. 

Dalam kesempatan yang sama, ketika diwawancarai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon menyampaikan dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk bidang kewilayahan salah satu prioritas nasional adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan dan keamanan.

“Ini artinya apa?, mulai sekarang kita harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan perbatasan baik dalam konteks keamanan batas wilayah negara, maupun keamanan di bidang-bidang lain seperti kegiatan-kegiatan masyarakat di perbatasan negara. Sehingga masyarakat itu sendiri yang kita perankan untuk menjadi pelaku pengamanan batas negara,” jelasnya.

Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini tentu dengan tetap melaksanakan profesinya masing-masing, tetapi kita akan tetap terus nanti membantu mereka bersama-sama dengan aparat yang ada di perbatasan untuk mereka bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Artinya dalam konteks sumber informasi, jadi masyarakat ini akan kita perankan untuk menjadi sumber informasi kepada aparat yang ada di kawasan perbatasan negara dan juga menjadi pelopor penegakkan hukum di perbatasan negara. Jadi kalau misalkan ada terjadi pelanggaran hukum di perbatasan negara misalnya kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan illegal, kita harapkan peserta ini nanti menjadi pelopor paling tidak untuk mengingatkan, menyampaikan bahwa hal-hal tertentu tidak pantas dilakukan,” harapnya.

Penulis :   Darmansyah/r


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini