Berjalan Dari Kantor Gubernur Menuju Pendopo Tolak Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Ampera Kalbar Merasa Dibohongi

Editor : Dina Prihatini Wardoyo

Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat kembali melakukan unjuk rasa terhadap penolakan disahkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Kota Pontianak

Pontianak
(Suara Kalbar) - Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat kembali melakukan unjuk rasa terhadap penolakan disahkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Kota Pontianak, Kalbar, Selasa (10/11/2020).

Sebelumnya, para mahasiswa pada awalnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, akan tetapi mereka tidak dapat menemui Gubernur Kalbar. Mereka mendapatkan informasi bahwa Gubernur Kalbar sedang berada di Pendopo Gubernur.

Para mahasiswa sepakat untuk berjalan dari Kantor Gubernur Kalbar ke Pendopo Gubernur untuk dapat menemui Sutarmidji dan menyampaikan aspirasi mereka.

Jero Haryono, Korlap Aliansi Mahasiswa Ampera pada unjuk rasa hari ini mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan hari ini tujuannya meminta pertanggungjawaban atas statment yang dilontarkan Gubernur Kalbar pada tanggal 9 Oktober 2020.

“Kenapa kami mencari pak Gubernur itu karena waktu itu kita melakukan aksi tanggal 9 Oktober itu dari Gubernur Kalbar sudah mengeluarkan statment bahkan surat resmi kepada Presiden atau pusat untuk menolak Omnibus Law ini secara kelembagaan. Gubenur Kalbar menolak adanya Omnibus Law,” terangnya saat diwawancarai. 

Mereka menyanyangkan, sikap Gubernur Kalbar pada saat ini sangat bertolak belakang dengan ucapannya pada aksi demo 9 Oktober.

“Tapi pada saat ini kemudian pak Gubernur itu mengambil statment lagi bahwa Omnibus Law ini cocok untuk diterapkan di Kalimantan Barat, ini kan berarti tidak adanya konsistensi dari bapak Gubernur,” jelasnya.


Sejak pukul 09.30 mereka sudah berkumpul didepan Kantor Gubernur Kalbar, akan tetapi tidak dapat menemui Sutarmidji. Mereka kemudian berjalan ke Pendopo dan tidak juga dapat menemui Gubernur Kalbar.

“Nah pada hari ini kami ingin menagih tentang statment pak Gubernur yang pertama, tetapi kenapa ketika kami datang ke kantor Gubernur sekitar jam 09.30 itu pak Gubernur sudah tidak ada dan informasi selanjutnya pak Gubernur ada di Pendopo Gubernur

Setelah itu kami datangi Pendopo Gubernur tidak ada, kami merasa dibohongi disini. Padahal disini kami melaksanakan aksi damai, tapi keberadaan dari pak Gubernur selalu dirahasiakan,” bebernya.

Ada tiga buah tuntutan yang menjadi alasan mereka melakukan unjuk rasa hari ini. Ketiga tuntutan itu lah yang menguatkan mereka untuk bertemu langsung Sutarmidji untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Disini ada beberapa tuntutan hari ini. Yang pertama menolak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia. Yang kedua menuntut Gubernur Kalbar untuk menolak dan menentang diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kalbar. Yang ketiga menuntut kepada Gubernur agar membuka ruang selebar-lebarnya untuk gerakan mahasiswa  mengkritisi segala Undang-undang termasuk Omnibus Law,” ungkapnya.

Untuk selanjutnya, Jero menyampaikan akan kembali berkoordinasi dengan masa aksi agar perjuangan penolakan mereka terhadap Omnibus Law akan terus berlanjut.

“Jadi kami akan melakukan aksi terlebih dahulu dengan masa aksi atau kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi dan lain sebagainya untuk melaksanakan aksi selanjutnya, tetapi bagaimanapun caranya kita akan melakukan eskalasi perjuangan karena ini bentuk kekecewaan kita dan keresahan kita,” tukasnya.

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini