Beredar Surat Palsu Atas Nama Pemprov, Sutarmidji Minta Masyarakat Jangan Percaya

Editor : Dina Prihatini Wardoyo

Surat palsu yang mengatas namakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta sumbangan dana.

Pontianak
(Suara Kalbar) - Beredar sebuah surat palsu yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta sumbangan dana.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menerangkan, surat yang memakai Kop surat atas nama Pemprov itu jelas palsu.

“Jadi ada surat pakai kop Provinsi, ini jelas palsu. Saya yakin itu juga di scan,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Gubernur, Rabu (11/11/2020).

Dirinya menjelaskan, isi dari surat tersebut yakni meminta sumbangan dana perihal pengamanan Pilkada tahun 2020.

“Surat tentang permohonan dana pengamanan pelaksaan Pilkada, nggak ada cerita seperti ini. Ini palsu,” terangnya.

Dimana didalam surat tersebut tercantum narahubung yang jelas itu bukan nomor dirinya. Terdapat juga jenis Bank, nama rekening dan nomor rekening didalam surat tersebut.

“Nomor Wa nya juga jelas ada disini dan jelas ini bukan nomor saya. Bank nya Mandiri nama rekeningnya Alinah. Ini jelas tanggal 9, ini pasti tak betol. Nomornya BKD lagi. Jadi ini bohong, sepertinya di scan atau dipalsukan,” bebernya.

Bang Midji, sapaan akrabnya menyampaikan, jikalaupun ada pengamanan Pilkada maka dana yang dipergunakan dari APBD.

“Yang jelas kalau tidak ada seperti itu karena kalaupun ada pengamanan Pilkada kita menggunakan APBD,” tuturnya.

Sutarmidji menyampaikan bahwa dirinya tidak mentoleransi kegiatan resmi pemerintah yang meminta sumbangan dana, baik mengatasnamakan Gubernur atau nama pribadinya.

“Saya sampaikan kepada masyarakat saya tidak pernah mentolenrasi untuk kegiatan-kegiatan resmi pemerintah itu minta bantuan pengusaha ataupun lain-lain itu tidak, mengatas namekan saya yang sebagai Gubernur maupun pribadi. Jadi jangan percaya, itu bohong dan mudah-mudahan hal ini bisa ditelusuri betul,” jelasnya.

Terakhir, dirinya menghimbau kepada masyarakat Kalbar untuk tidak percaya jika ada surat yang meminta sumbangan dana mengatasnamakan Pemprov. 

“Saya minta biro hukum nanti menela’ahnya. Intinya seluruh perusahaan jangan percaya permintaan apapun yang mengatasnamekan saye. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan resmi pemerintah. Kalau misalnya bantu penanaman pohon itu silahkan tapi dalam bentuk barang, jangan pernah dalam bentuk uang,” tukasnya.


Penulis : Yapi Ramadhan

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini