Sutarmidji ke Presiden: Masyarakat Kalbar Tolak Omnibus Law

Editor : Redaksi II

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Pontianak (Suara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat sudah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap diterbitkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sutarmidji kembali lagi ke depan kantor Gubernur Kalbar untuk menemui mahasiswa pendemo dan menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan rapat koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia.

“Tadi kita semua sudah rapat koordinasi Presiden,Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia. Rapatnya rapat tertutup secara virtual. Saya diberi kesempatan untuk bicara yang ke empat,setelah Gubernur Lampung,Jawa Barat,Jawa Tengah, baru Kalbar,” ucapnya dihadapan mahasiswa,Jum’at (9/10/2020).

Dalam rapat koordinasi tersebut bahwa dirinya akan menyampaikan surat kepada Presiden dan Presiden siap menerimanya.

“Saya sampaikan bahwa berdasarkan aspirasi yang ada di masyarakat, BEM mahasiswa seluruh Kalimantan Barat dan elemen buruh atau pekerja ,karena undang-undang ini sudah disah kan pilihan hanya ada dua menurut aturan, yakni Yudisial Review atau Perpu. Aspirasi yang berkembang adalah pilihan pada Perpu. Saya akan sampaikan surat kepada bapak Presiden saya bilang dan Presiden siap menerima surat itu,” bebernya.

Presiden Republik Indonesia berpesan agar masyarakat bisa menjaga iklim yang kondusif diwilayahnya masing-masing.

“Itu yang sudah saya sampaikan, jadi aspirasi mahasiswa sudah saya sampaikan. Bahkan beliau berpesan bahwa jaga iklim yang kondusif dan aspirasi apapun sampaikan dan beliau akan terima langsung,” terangnya.

Bang Midji,sapaan akrabnya, mengatakan dirinya tidak bisa memberikan tanggapan mengenai hasil rapat koordinasi tersebut. Akan tetapi, hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Rapat koordinasi dinyatakan tertutup tetapi Presiden yang akan memberikan apapun hasilnya yang menyampaikan dari mulut Presiden. Jadi saya sebagai Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat di Daerah harus kalian pahami juga. Jadi nanti yang menyampaikan hasil rapat tadi hanya Presiden,” tuturnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan aspirasi masyarakat Kalbar dan memilih Perpu sebagai tindaklanjut dari permasalahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini.

“Saya sependapat karena pilihan bukan Yudisial Review tapi aspirasi yang berkembang di Kalimantan Barat adalah Perpu,” tukasnya.


Penulis : Yapi Ramadhan

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini