Satgas Ajak Kades Berperan Aktif Cegah Pungli di Kecamatan Jongkat

Editor : Suhendra Yusri
Satgas Saber Pungli Kabupaten Mempawah saat menggelar sosialisasi di Kantor Camat Jongkat yang dihadiri para kades, sekdes dan BPD.

Mempawah (Suara Kalbar)-Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Mempawah, kembali menggelar sosialisasi di masyarakat. 

Kali ini, sasarannya adalah para kepala desa, sekdes dan BPD di Kecamatan Jongkat. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Jongkat, Senin (12/10/2020) pagi. 

Kali ini, sosialisasi Satgas Saber Pungli dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Mempawah, AKP Arifin Harahap dan Inspektur Daerah Pemkab Mempawah, Sumanto. 

Turut hadir, Camat Jongkat, Efriza, Wakapolsek Ipda Eri Nurhanar, Bhabinkamtibmas Edi Hermanto dan para kepala desa, sekdes serta BPD. 

Mengawali sosialisasi, Arifin Harahap, menegaskan soal sasaran tugas Satgas Saber Pungli Kabupaten Mempawah yang terdiri atas pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perijinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta pungli lain yang merugikan masyarakat. 

“Sosialisasi yang kami gelar adalah bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Kami menggalang para kepala desa, sekdes dan BPD agar turut berperan aktif. Sebab pungli ini sangat berdampak merugikan jika terus dibiarkan,” tegas Arifin Harahap. 

Arifin lantas membeberkan dampak pungli. Diantaranya, menjadi penyebab biaya ekonomi tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur. 

Sedangkan Sumanto, Inspektur Daerah Pemkab Mempawah, memaparkan soal upaya pencegahan dan pemberantasan pungli sangat diperlukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Ia juga menjelaskan soal dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli, termasuk tugas dan tanggung jawabnya. Karenanya, ia mengingatkan kepala desa, sekdes dan BPD agar bekerja dengan baik untuk masyarakat. 

“Ikuti lah payung hukum yang telah ditentukan oleh negara agar kedepannya tenang dalam menjalankan amanah selaku aparatur di pemerintahan desa masing-masing,” imbuh Sumanto. 

Kepada pihak sekolah, ia juga meminta agar tidak melakukan pungutan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

“Sementara pihak kecamatan, jangan membuat rekomendasi atau biaya administrasi apapun di luar ketentuan payung hukum negara,” tutup Sumanto. 

Kegiatan sosialisasi juga menyediakan sesi tanya jawab. Para kepala desa berharap, aturan soal Saber Pungli ini dapat disosialisasikan lebih luas ke masyarakat. 

Penulis : Dian Sastra


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini