Pjs Bupati Sekadau sampaikan KUA-PPAS 2021 kepada DPRD

Editor : Redaksi

Penyampaian KUA PPAS TA 2021 Sekadau

Sekadau
(Suara Kalbar) - Pjs Bupati Sekadau Sri Jumiadatin menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 kepada pihak legislif dalam Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Sekadau, Senin (12/10/2020) pagi. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Radius Efendy didampingi Wakil Ketua DPRD dan dihadiri anggota dari masing-masing fraksi dan kepala SKPD dan OPD Pemkab Sekadau.

Ketua DPRD Sekadau Radius Efendy mengungkapkan, berdasarkan pada peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon anggaran sementara berdasarkan rancangan pemerintah daerah dengan mengacu pada pedoman anggaran dan pendapatan belanja daerah," ucapnya pada saat membuka sidang paripurna.

Rancangangan yang dimaksud adalah, Kondisi ekonomi daerah, Asusmsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, Kebijakan asumsi pembiayaan daerah, Strategi pencapaian, Penyampaian bahwa rancangan.

APBD disusun dengan tahapan , Menentukan kualitas pebangunan daerah, menentukan kualitas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan. 

"Disingkronkan dengan kualitas dan program nasioanal yang tercantum dalam rancangan pemerintah daerah dalam setiap tahun," jelasnya.

Penyusunan pencapaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing kegiatan.

Selain ketentuan yang dimaksud juga berpedoman pada Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi dan menentukan pembangunan dan keuangan daerah.

Permendagri No 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah daerah tahun 2021.

Permendagri No 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pjs.Bupati Sekadau Sri Jumiadatin sampaikan tentang Pemerintah daerah diamanatkan kepala daerah menyusun KUA dan PPAS. 

"Yang di dasarkan pada rencana kerja Pemerintah daerah dan selanjutnya di sampaikan kepada DPRD untuk di bahas awal dalam perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2021," paparnya. 

Sementara itu, KUA-PPAS tahun anggaran 2021 disusun dengan memperhatikan kondisi kesehatan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Pjs.Bupati memaparkan,KUA dan PPAS didasarkan pada rencana kerja Pemda dan selanjutnya di sampaikan kepada DPRD untuk di bahas awal dalam perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2021

"KUA-PPAS tahun anggaran 2021 disusun dengan memperhatikan Kondisi kesehatan,sosial dan ekonomi masyarakat  yang masih berada dalam tekanan dan ketidak pastian yang tinggi akibat pandemi copid-19," ucap nya.

KUA-PPAS tahun 2021 menjadi kebijakan yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi copid-19 sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan pembangunan hasil kontestasi pilkada serentak tahun 2020 melalui RPJMD tahun 2021-2024.

Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (PKDD) dari pemerintah pusat yang diarahkan pada peningkatan kualiti kontrol anggaran PKDD dan mendorong peningkatan peran Pememeritah daerah dalam pemulihan pasca pandemi copid-19.

KUA-PPAS tahun anggaran 2021 adalah Kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 di prediksi sebesar 845,61 milyar atau turun sebesar 90,7 milyar atau 9,69,% jika di bandingkan dengan KUA-PPAS tahun 2020 dalam penetapan dan persetujuan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2020.

Dengan rincian Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 55,25 Milyar, Pendapatan pemerintah pusat yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar RP.720,17 milyar, Pendapatan transfer antar daerah sebesar RP.41,67 milyar, dan lain nya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 28,59 milyar.

Belanja daerah di arahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2021 dengan prediksi sebesar proyesi pendapat RP 845,61 milyar atau turus sebesar 90,7% jika di bandingkan dengan KUA-PPAS TA 2020

Dalam persetujuan bersama perubahan KUA PPAS 2020, rincian pengunaan belanja daerah adalah belaja operasi Rp.544,95 milyar, belanja modal Rp.157,27 milyar, belanja tak terduga Rp.5 milyar, belanja transfer Rp.138,38 milyar,

"Yang di dasar kan hitungan SILPA tercantum dalam perda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2021," ungkapnya.

Penulis: Tim Liputan

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini