Perempuan Malawi Protes Ketimpangan Gender dalam Jabatan Publik

Publisher

 

Perempuan-perempuan Malawi sedang melakukan sebuah demonstrasi, sebagai ilustrasi. (Foto: VOA)

Suara Kalbar - Para demonstran mengenakan pakaian berwarna hitam dan merah, membawa poster-poster bertuliskan pesan untuk memajukan hak-hak perempuan.

Para pengunjuk rasa menuduh Presiden Lazarus Chakwera gagal memenuhi UU Kesetaraan Gender yang mewajibkan keterwakilan 60-40 laki-laki atau perempuan dalam jabatan publik.

Maggie Katherewera Banda memimpin protes-protes di Blantyre, dan merupakan direktur eksekutif kelompok lobi Women’s Manifesto.

"Kami pernah bertemu dengan presiden ketika dia menjadi pemimpin oposisi pada 2019. Kami bertemu presiden lagi ketika dia terpilih (sebagai presiden) pada 2020. Dalam kedua kesempatan itu, dia berjanji akan memastikan perempuan diberi posisi-posisi kepemimpinan, tapi itu tidak terjadi," katanya.

Kathewera menyalahkan langkah Chakwera yang baru-baru ini mengangkat para anggota dalam 54 dewan institusi publik, di mana hanya 20 persen di antaranya perempuan.

Para aktivis itu juga memprotes rendahnya keterwakilan perempuan dalam kabinet Chakwera yang beranggotakan 31 orang, di mana hanya empat yang diberi jabatan menteri.

Dalam konferensi pers menandai 100 hari menjabat pada Senin (12/10), Presiden Chakwera mengatakan rendahnya keterwakilan perempuan terjadi karena dia tidak bisa menemukan perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan-jabatan kabinet itu.

Chakwera menantang kelompok hak-hak perempuan untuk memberinya daftar kandidat untuk mengisi jabatan-jabatan tinggi.

Kathewera mengatakan pernyataan presiden itu merupakan penghinaan terhadap perempuan.

"Kenapa perempuan tidak diperlakukan seperti laki-laki? Misalnya... Apabila laki-laki diminta menyediakan daftar, kenapa perempuan tidak diberitahu untuk menyediakan daftar semacam itu. Kenapa itu disampaikan sekarang ketika kita telah mengutarakan keprihatinan? Bagi kami itu hanyalah alasan yang dibuat-buat."

Sebagian analis mengatakan Chakwera harus diberi lebih banyak waktu untuk memenuhi janjinya karena dia baru saja mencatat 100 hari pertama sebagai presiden.

Feminis Ulemu Hanna Kanyongolo mengatakan UU itu tidak bisa ditawar.

"Belum terlambat untuk menghormati UU dan jelas bahwa perempuan yang memenuhi kualifikasi ada. Tidak ada alasan baginya untuk melanggar UU. UU itu tidak bisa ditawar dan dia tahu itu sebelum mengucap sumpah jabatan," katanya.

Di Blantyre, para demonstran menyerahkan petisi kepada Alfred Nyengo, manajer sumber daya manusia di Dewan Kota Blantyre.

Sementara itu, Kathewera mengatakan dia mungkin akan mengambil langkah hukum apabila pemerintah gagal memenuhi UU Kesetaraan Gender. 

Sumber: VOA

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini