Omnibus Law Dharar Lahan dan Lingkungan

Editor : Redaksi

 

Ilustrasi - Omnibus Law [Foto: Pikiran Rakyat]

Oleh:  Fanti Setiawati*

PENGESAHAN UU Ciptaker Omnibus Law oleh parlemen beberapa waktu lalu benar-benr mengundang dharar (bahaya). UU sapu jagat ini tidak hanya mengancam nasib buruh hingga memancing aksi protes dari bbagai kalangan. Tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui Sekjend-nya Dewi Kartika, menyoroti tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sorotan Dewi ini terkait dengan Pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal ini menambah empat poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Kawasan lain yang belum diatur RUU Cipta Kerja akan ditetapkan dengan peraturan presiden (PP). (Kompas.com, 12/8/2020)

Dalam pernyataa tersebut, Dewi menilai ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi lahan yang dipermudah akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Menurutnya, argumentasi penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan para investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur serta kegiatan bisnis. Definisi kepentingan umum diperluas dengan menambahkan kepentingan investor pertambangan, pariwisata, industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) ke dalam kategori kepentingan umum.

Dari data (KPA), terdapat 659 konflik agraria yang terjadi pada 2017. Konflik agraria sebagian besar dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang berdampak luas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Sektor yang paling banyak menyumbang terjadinya konflik agraria yaitu sektor perkebunan. Pada 2018, 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya praktik pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. (Katadata, 6/10/2020)

Berdasarkan Catatan Walhi, saat kebakaran hutan dan lahan hebat melanda Indonesia tahun 2015, ada 349 perusahaan terlibat. Dengan penghapusan pasal 88 UU 32 Tahun 2009, pemerintah tak bisa memberi sanksi pidana bagi korporasi. Artinya, peran negara melemah terhadap pelanggaran izin atau kerusakan lingkungan. (Mongabay, 18/3/2020)

Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Walhi sendiri sejak awal memberikan catatan kritis terhadap draf UU ini. Reynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL mengatakan, terdapat beberapa bidang isu penting di sini antara lain lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan dan keanekaragaman hayati. (Mongabay.co.id)

Semua fakta ini menunjukkan bahwa sebelum pengesahan UU Ciptaker Omnibus Law, praktik pelaksanaan UU Pertanahan telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran. Tentu rakyat kecillah yang menjadi korban utamanya.

Dilansir dari MuslimahNews.com, setidaknya ada beberapa poin yang bermasalah dalam pasal-pasal di UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama, pemberian izin lingkungan dan Amdal yang terdapat dalam pasal 24 UU Ciptaker. Jika sebelumnya Amdal menjadi syarat izin lingkungan dan izin lingkungan menjadi syarat izin usaha, maka dalam UU Omnibus Law aturan itu disederhanakan. Izin lingkungan menjadi bagian dari izin usaha. Amdal bukan lagi prasyarat perizinan namun sebatas sebagai faktor yang dipertimbangkan.

Selain itu, pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi memberikan rekomendasi izin apapun. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, Komisi Penilai Amdal (KPA) dihapus. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Uji kelayakan Amdal justru dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat. Aturan ini memberi peluang bagi swasta sebagai pengganti KPA. Jika ini terjadi, kongkalikong antara pengusaha dan swasta sangat terbuka lebar. Uji kelayakan Amdal bisa saja dimanipulasi demi terbitnya perizinan usaha.

Kedua, hilangnya partisipasi masyarakat. Dalam UU Cipta kerja, penyempitan peran masyarakat dalam perumusan Amdal juga terjadi. Berdasarkan UU Cipta Kerja masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. UU ini juga semakin mempersempit akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini terlihat dari dibatasinya cara untuk mengakses keputusan kelayakan lingkungan hidup serta mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut.

Masyarakat tak dapat lagi mengajukan keberatan Amdal dalam aturan baru tersebut. Hal ini berpotensi membungkam suara publik bila mereka mengeluhkan kegiatan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habitat tempat mereka hidup.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal 37 UU Ciptaker disebutkan, “Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.” Pasal ini mengubah ketentuan pasal 49 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan ini mengubah kewajiban bertanggungjawab terjadinya kebakaran hutan di area kerja menjadi hanya wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Wajar jika UU ini menyulut protes dari berbagai pihak. Sebab sangat nyata UU ini tidak berpihak kepada rakyat. Kemaslahatan rakyat yang ingin diwujudkan melalui pengesahan UU Omnibus Law ini hanyalah dalih. Faktanya, penguasaan lahan dalam skala besar tercatat dimiliki oleh para pemodal.

Pemerintah mengklaim bahwa masyarakat yang mengembangkan usaha perkebunan di lokasi yang masuk dalam kawasan hutan namun mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha dan pemanfaatan lahan, melalui UU Omnibus Law ini dapat memiliki kepastian lahan tanpa terhambat aspek administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi.

Namun klaim pemerintah ini kontradiksi dengan data KPA yang menyatakan bahwa 46% lahan di luar kawasan hutan dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Luasnya adalah 33,5 juta hektare, dikuasai lewat hak guna usaha (HGU). Adapun di kawasan hutan, 35 juta hektare dikuasai hutan tanaman industri, lewat hak pengusahaan hutan (HPH), dan perusahaan konservasi.

Tahun 2017, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga pernah menyatakan bahwa dari seluruh wilayah daratan Indonesia, 71% dikuasai oleh korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan skala besar, dan 7% oleh para konglomerat. Sedangkan rakyat kecil cuma menguasai sisanya. (Mongabay.co.id)

Jadi, rakyat mana yang dijamin UU Omnibus Law ini? Berbagai penderitaan yang dialami rakyat saja sudah cukup menyulitkan rakyat untuk memiliki lahan, apalagi mengelola kawasan lahan. Kontras dengan konglomerat yang dapat menguasai jutaan hektare lahan, namun abai terhadap dampak negatif penguasaan lahan tersebut bagi lingkungan sekitar. Akhirnya, tinggallah rakyat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang kasusnya bertambah setiap tahun.

Perselingkuhan pengusaha dengan penguasa bahkan semakin memperparah kerusakan lingkungan. Melalui skema investasi, kapitalisasi lahan kian sempurna. Dengan dalih ketahanan pangan, mega proyek food estate yang sejatinya adalah proyek bersama penguasa dan konglomerat lahan pun berjalan mulus. Berdalih pembangunan melalui skema investasi, lingkungan dirusak, hak rakyat  pun dirampas korporasi.

Berbagai kerusakan yang menimpa negeri seharusnya membuat kita merengung dan menyadari bahwa ada yang salah dalam tata kelola negeri ini. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus. Manusia-manusia rakus ini semakin banyak lahir dalam sistem kapitalisme yang segala sesuatunya berstandar manfaat. Sehingga halal haram hantam. Nasib rakyat jadi prioritas kesekian.

Sudah saatnya negeri ini diatur oleh sistem yang lebih baik. Sistem yang tidak menzolimi manusia, dan tidak berpeluang merusak lingkungan. Sistem yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, yaitu sistem Islam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, berkah dan rahmat Allah akan menaungi.

Wallahu’alam bi shawab...

*Penulis adalah Anggota Komunitas Tinta Peradaban Ketapang

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini