Hutan Adat di Pulau Pedalaman, Susanto: Manifestasi Mempertahankan Kearifan Lokal

Editor : Suhendra Yusri


Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Barat, Susanto   [Dokumentasi Foto Suara Kalbar/ Dian Sastra].

Mempawah (Suara Kalbar)-Susanto, Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Barat, menilai gagasan Raja Mempawah yang akan menjadikan Pulau Pedalaman menjadi Hutan Adat sangat brilian. 

"Gagasan itu cukup brilian di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali. (Gagasan) Ini patut diapresiasi dan didukung," ujarnya kepada suarakalbar.co.id, Rabu (14/10/2020) pagi. 

Saran Susanto, agar ide itu terwujud, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menerbitkan regulasi sebagai payung hukum. 

"Payung hukum penting diterbitkan, agar aturan ini mengikat semua pihak. Artinya pemanfaatan ruang dan lahan selalu berbasis pada kelestarian lingkungan, " imbuh dia.

Payung hukum yang dimaksud tidak harus berupa perda, tapi diawali dengan sebuah maklumat, titah atau apapun namanya yang bisa dikeluarkan oleh Raja. 

"Karena ini mempertahankan nilai kearifan lokal, aturan bisa dimulai dari Raja Mempawah," tambah Susanto lagi. 

Dalam pandangan LDII, membicarakan lingkungan sama halnya membicarakan masa depan. "Menjaga lingkungan saat ini berarti akan mewariskan kepada generasi kedepan," kata dia.

Sebagai wujud kontribusi, LDII yang juga fokus terhadap kelestarian lingkungan akan senang jika diajak berkolaborasi. "LDII siap berkolaborasi, dan kongkritnya bisa menjalin kerjasama. Jika diperlukan LDII menawarkan MoU dengan pihak Keraton Amantubillah," tegas Susanto.

Semangatnya adalah, mantan Anggota DPRD Mempawah ini lantas mengutip sebuah Hadits Muslim yang menjelaskan bahwa, tidaklah menanam seorang muslim pada suatu tanaman, kemudian memakan manusia, keledai atau burung, kecuali akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.

Penulis : Dian Sastra


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini