DPRD Landak Sahkan Tiga Perda Inisiatif Eksekutif

Editor : Suhendra Yusri
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman memimpin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Landak terhadap tiga Raperda inisiatif eksekutif tentang penyelenggaraan bantuan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Landak, Selasa (13/10/2020).

Landak (Suara Kalbar) - DPRD Landak kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap Tiga Raperda Inisiatif Eksekutif tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak, dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, Selasa (13/10/2020).

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat utama gedung DPRD Landak ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Heri Saman, didampingi Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Landak, dan dihadiri Wakil Bupati Landak bersama para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

“Puji Tuhan kita sudah mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Landak, semuanya menyatakan dapat menerima Raperda Inisiatif Eksekutif tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Daerah Kabupaten Landak sudah kita setujui menjadi Perda,” ujar Heri Saman.

Heri saman juga berharap agar peraturan daerah ini dapat segera dilaksanakan, karna dalam waktu dekat Pemerintah Daerah Kabupaten Landak bersama pihak DPRD Landak akan menyusun APBD Tahun Anggaran 2021.

“Peraturan daerah ini harus segera dilaksanakan terutama berkaitan dengan yang paling mendasar yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah, karena dalam waktu dekat akan segera menyusun APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 dan dasar pembahasan dari APBD Tahun Anggaran 2021 tentu perda tentang pengelolaan keuangan daerah segera dibuat Peraturan Bupati (Perbup) supaya dapat berpedoman dengan peraturan dalam hal untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 202," kata Heri saman.

Sementara itu, Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi mengucapkan trimakasih kepada tujuh fraksi DPRD Kabupaten Landak yang telah menyetujui dan menerima tiga raperda inisiatif eksekutif tersebur untuk dijadikan perda.

“Tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin hal ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu ketika ada permasalahan hukum, pengelolaan keuangan daerah tentu regulasi-regulasi setiap tahun itu berubah, dan perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukkan dan sususnan daerah Kabupaten Landak beberapa instansi mana nanti yang akan diperlukan oleh Pimpinan Daerah apakah dikurang atau ditambah, dan mengenai apa yang  disampaikan tadi tentu nanti akan kita sampaikan kepada Hukum Provinsi untuk mendapatkan registrasi sehingga aturan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan akan segera dilaksanakan,” kata Heriadi.

Penulis  : MC DPRD Landak


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini