Angka Terkonfirmasi Meroket, Pemkab Mempawah Berlakukan Lagi Kerja di Rumah

Editor : Suhendra Yusri
Bupati Mempawah, Erlina, ketika memimpin rapat penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu.

Mempawah (Suara Kalbar)-Aturan Work From Home (WFH) atau pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN), kembali diberlakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah. 

Meski secara akumulatif perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mempawah berada pada zona resiko rendah, tetapi pemerintah daerah tidak mau mengambil resiko munculnya klaster perkantoran.

Pemberlakuan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Mempawah Nomor 800/5087/BKPSDM-C tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. SE tersebut ditandatangani Bupati Mempawah, Erlina.

Berlaku sejak 30 September 2020, SE tersebut memuat sejumlah aturan, diantaranya meminta ASN mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi Peraturan Bupati Mempawah Nomor 50 Tahun 2020. Selain itu, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75% pada unit kerjanya dengan mengatur sistem kerja WFH.

Penerapan WFH mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain beban kerja, karakteristik pekerjaan, kondisi kasehatan pegawai dan keluarga, domisili pegawai, efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi, riwayat pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi, riwayat perjalanan dalam/luar negeri, riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi COVID-19.

Berkaitan pengaturan sistem kerja, berupa pembagian tugas berdasarkan shift dengan surat tugas, pembagian piket per bidang bagian pada unit kerja, sistem kerja sesuai dengan karakteristik dan beban kerja masing-masing perangkat daerah dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagi ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

Kemudian presensi ASN yang melaksanakan tugas di kantor ataupun melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya dilakukan secara manual sesuai dengan  ketentuan hari kerja yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan apel pagi pada Perangkat Daerah untuk sementara dilaksanakan hanya setiap hari Senin, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Selanjutnya, Organisasi Perangkat Daerah dapat mengatur kembali pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan perangkat daerah masing-masing dan menyampaikan rekapitulasi absensi manual ASN dan rekapitulasi apel pagi Senin sebagai bukti absensi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah.

Tak hanya itu, ASN juga diminta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan dan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

Penulis : Dian Sastra


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini