Anggota DPRD Singkawang Fraksi PKS Ikut Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Editor : Suhendra Yusri
Anggota DPRD Kota Singkawang, Paryanto, SE

Singkawang (Suara Kalbar)-  Anggota DPRD Kota Singkawang dari Fraksi PKS, Paryanto mengatakan bahwa pihaknya di daerah sejalan dengan sikap partai mendukung penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja lantaran merugikan pekerja atau karyawan.

“Kita di daerah sejalan degan sikap partai mendukung penolakan terhadap pengesahan UU tersebut, namun inikan kewenangan pusat di DPR RI.  Kita ikuti perkembangan di tingkat pusat, namun PKS mendukung penolakan UU tersebut,” ujar Paryanto, Minggu (11/10/2020) malam.

Dia menjelaskan, berdasarkan referensi bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja ini akan merugikan buruh, kesejahteraan, jaminan sosial tidak jelas apakah menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, cuti sangat terbatas apakah cuti haid, melahirkan dan sebagainya, yang tentunya merugikan karyawan atau pekerja.

“Sebenarnya sudah diatur undang-undang lain seperti undang-undang tenaga kerja dan lainnya. Saya rasa sudah cukup dari pada membuat UU baru tapi menimbulkan kegaduhan, sebaiknya Presiden menerbitkan  Perpu untuk membatalkan UU Cipta kerja,” tegasnya.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja, kata Paryanto, diantaranya dengan melakukan mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis   :  Tim Liputan


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini