55 Tahun G30S: Waktunya Lupakan Sejarah?

Publisher

 

Ribuan umat islam dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta hari Jumat 29/9 menuntut agar DPR membatalkan perpu ormas dan menolak kebangkitan PKI. (Foto: VOA)

Suara Kalbar - Banyak negara mengalami peristiwa berdarah. Amerika, misalnya, sampai sekarang masih terseret-seret isu perbudakan yang terjadi ratusan tahun lalu dan perang saudara empat tahun, yang berlangsung 155 tahun lalu. Yang dekat dengan Indonesia, bisa kita sebut, adalah perang saudara di Kamboja.

Indonesia mencatat peristiwa pada 30 September 1965, yang dikatakan pemerintah dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa itu kemudian dikenal dengan G30S/PKI. Dan serangan-serangan lain sebelum maupun setelah tanggal itu juga dikaitkan dengan PKI.

Thowaf Zuharon mengatakan, “Pada tanggal 22 Oktober 1965 terjadi pembantaian juga oleh para pemuda PKI terhadap para santri di daerah Solo, di satu tempat yang namanya Kedung Kopi. Ada puluhan santri dan tokoh-tokoh Islam yang kemudian dikumpulkan di situ oleh para pemuda PKI dan kemudian dimutilasi satu-satu.”

Thowaf Zuharon adalah penulis buku Banjir Darah, yang mencatat rangkaian kekejaman PKI dari tahun 1926, 1945, 1946, 1948, 1965, dan 1968. Untuk tulisan dalam buku itu, ia mewawancarai banyak korban serangan. Secara pribadi, banyak anggota keluarganya juga menjadi korban PKI.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, satu dari tiga pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa G30S. Dalam surat itu, Gatot mengutip kata-kata Bung Karno yang mengatakan “Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Kepada VOA, ia mengatakan, sejarah ini perlu diingat tetapi kita perlu saling memaafkan.

Gatot Nurmantyo mengatakan, “Jadi, kita semuanya sebagai anak bangsa sekarang ini, memaafkan semuanya tetapi tidak melupakan karena ini merupakan sejarah kelam. Tujuannya agar generasi muda mengetahui ini dan tidak terjadi lagi sejarah kelam seperti ini.”

Hal yang tidak mudah, menurut Bradley Simpson, dosen pada departemen sejarah University of Connecticut. Penulis buku tentang Orde Baru Indonesia, dan peneliti hubungan Indonesia-Amerika ini memaklumi kedua pihak, yang sama-sama mengaku sebagai korban, belum bisa berkonsiliasi.

Perlu waktu sangat lama, menurut Simpson, bagi rakyat Indonesia untuk menerima peristiwa itu sebagai bagian sejarah negara. Ia menunjuk pengalaman Amerika yang diisi peristiwa berdarah. Tetapi, ia mengatakan, “Seiring waktu dan generasi baru guru dan cendekiawan yang melihat sejarah dengan lebih kritis, akan mungkin bagi pemuda Indonesia untuk memahami sejarah mereka sendiri dengan lebih jujur.”

Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia menyampaikan sisinya terkait peristiwa itu melalui pemutaran film G30S/PKI serta monumen dan museum. Tetapi, menurut Kepala Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma Dr. Baskara T. Wardaya, biasa dipanggil Romo Bas, pihak lain belum diberi kesempatan yang sama.

Untuk meninggalkan masa lalu yang kelam itu, Romo Bas menyarankan dua hal.

Pertama, saling mendengar dari kedua pihak untuk belajar sejarah sebagai bangsa. Soal siapa benar, siapa salah, kata Romo Bas, belakangan.

Kedua, kata Baskara, “Penyintas atau survivor yang masih ada sekarang ini, mari kita beri perhatian (kepada) mereka. Mereka ini belum pernah dibuktikan di pengadilan, bahwa mereka ini salah. Dengan begitu, kita bisa masuk ke poin satu tadi, belajar juga dari mereka.”

Sampai mereka bisa dibuktikan bersalah, menurut Baskara, kita perlu mendampingi penyintas sebagai warga bangsa. Sebagai sesama manusia. 

Sumber: VOA


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini