Tindaklanjuti Laporan Karyawan, DPRD Landak Panggil Manajemen PT IGP Terkait JHT

Editor : Suhendra Yusri
DPRD Landak menindaklanjuti laporan karyawan dengan memanggil manajemen perusahaan PT. Ichtiar Gusti Pudi terkait BPJS Ketenagakerjaan serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang belum dibayarkan pihak perusahaan di Aula Kantor DPRD Landak, Jumat (4/9/2020).
Landak (Suara Kalbar)- DPRD Kabupaten Landak menindaklanjuti laporan karyawan dengan memanggil manajemen perusahaan PT. Ichtiar Gusti Pudi terkait BPJS Ketenagakerjaan serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang belum dibayarkan pihak perusahaan di Aula Kantor DPRD Landak, Jumat (4/9/2020).

Kegiatan itu langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Landak, Oktapius didampingi Ketua Komisi A, Cahyatanus dan Ketua Komisi B, Evi Juvenalis beserta anggota, serta dihadiri Kadis Perkebunan, Kadis Penanaman modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK), BPJS Kesehatan Kabupaten Landak, Pimpinan PT.IGP, dan perwakilan karyawan.

Dihadapan peserta rapat Wakil ketua DPRD Landak Oktapius menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan dari pihak karyawan terkait beberapa persoalan yang belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

“Mengenai BPJS maka pihak PT. IGP wajib bertanggung jawab kepada seluruh karyawannya. Terkait klaim maupun penyetoran dana kepada pihak BPJS walaupun belum mampu dibayar lunas tapi apabila terjadi musibah dan sebagainya maka mereka (PT. IGP) tetap bertanggungjawab," ujar Oktapius.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Landa, Cahyatanus meminta kepada diinas terkait agar terus memantau proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di setiap Perusahaan.

"Sebenarnya napas kita hari ini adalah membicarakan BPJS Ketenagakerjaan yang belum di bayar oleh pihak perusahaan, dimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 17 bahwa perusahaan dan karyawan wajib masuk menjadi peserta Jamsostek,” tegasnya.

Cahyatanus mengungkapkan bahwa PT. IGP masih menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak hadir, dan apabila ada kelalaian maka ada sanksi Pidana di pasal 29 UU2 1992.

Disisi lain, Manager HRD dan GA PT. IGP Hendri Kakenang mengatakan bahwa prinsipnya untuk perbaikan perusahaan kedepannya pihaknya mengaku akan siap membayar meski dengan cara dicicil.

"Setiap masalah akan kita ambil tindakan dan perbaikan terutama hari ini pembahasannya tentang BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan yang belum terbayarkan, untuk BPJS ini sendiri ada tiga yaitu, untuk pabrik, dan kedua untuk kebun, untuk pabrik sendiri sudah dibayarkan sampai bulan Agustus 2020 jadi masih aman, dan kendala untuk BPJS kebun diperlukan dana hampir Rp 700 juta," kata Hendri.

Tidak hanya itu saja, kata Hendri, pihaknya sudah koordinasi dengan BPJS dengan hasil bahwa mereka bersedia menerima pembayaran dengan cara diangsur 6 bulan untuk mengaktifkan kembali kartunya (BPJS).

“Selain itu kita juga akan melakukannya dalam bulan ini supaya bisa aktif dan mempermudahkan karyawan untuk berobat,” tambahnya.

Sementara itu Daniel, salah satu karyawan PT. IGP berharap agar PT. IGP selalu konsisten dalam menanggapi permasalan yang ada dan selalu memperhatikan seluruh karyawannya.

"Seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang selama ini menunggak pembayarannya harus di selesaikan oleh pihak perusahan, selain itu kita juga ingin perusahaan selalu memperhatikan karyawan terlebih pada hak karyawan," kata  Hilarius Daniel.

Penulis    : Media Center DPRD Landak

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini