Sekretaris Dewan Agung Menilai Ada Kejanggalan Pembekuan DPD PFKPM Singkawang

Editor : Suhendra Yusri
Sekretaris Dewan Agung DPP PFKPM (Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu), Gusti Yusri (tiga dari kiri) bersama Pengurus DPD PFKPM Kota Singkawang hasil Musda 2018-2023, Sabtu (6/9/2020).
Singkawang (Suara Kalbar)-  Sekretaris Dewan Agung DPP PFKPM (Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu), Gusti Yusri menilai ada kejanggalan dalam pembekuan kepengurusan DPD PFKPM Kota Singkawang hasil Musda 2018-2023.

“PFKPM dilihat ada kejanggalan atau dalam menyikapi DPD PFKPM Singkawang pertama saya melihat adanya pelanggaran dari prinsip berorganisasi dimana ketika Ketua Umum berhalangan tetap meninggal dunia, tanpa ada penunjukkan siapa Plt atau PAW.  Tetapi DPP mengambil kebijakan oleh saudara Sekretaris dan unsur Waketum seharusnya tidak dibenarkan dalam prinsip berorganisasi,” ujar Sekretaris Dewan Agung DPP PFKPM, Gusti Yusri saat konferensi pers usai Rapat Konsolidasi serta penguatan organisasi DPD PFKPM Kota Singkawang masa bakti 2018-2023, Jumat (5/9/2020).

Gusti Yusri yang merupakan Panembahan Anom Paku Negara Tayan ke-14 mengatakan pihak DPP tidak boleh melakukan konsolidasi ditingkat bawah sebelum adanya ketua definitif.

”Saya juga diminta pandangan sepeninggalan Bapak Firman Muntaco, dimana kita sulit mencari figur seperti Pak Firman dan tidak ada yang dapat menandingi beliau. Tapi organisasi harus berjalan,” jelasnya.

Kejanggalan lain, kata Gusti Yusri, diantaranya penerbitan Surat Keputusan (SK) careteker lazimnya dimana persiapan musyawarah apapun namanya musyawarah luar biasa tidak terjadi di Kota Singkawang.

“Carateker bertindak seperti formatur dan sebuah kejanggalan, mengenai istilah terminologi pembekuan yang tidak ada di dalam AD/ ART dalam PFKPM,” katanya.
Gusti Yusri mengatakan banyak Tokoh Masyarakat Melayu yang menjadi pendiri bahkan menjadi inisiator PFKPM, dan tentu sangat tragis adanya pembekuan. “Jadi apabila ada langkah hukum, merupakan langkah terakhir,” jelasnya.

Namun Gusti Yusri menyarankan agar sesuai dengan semangat organisasi hendaknya menempuh jalan musyawarah dengan mengedankan adat istiadat serta adab sebagai masyarakat.

“Anggaplah DPP tidak perkenan Haji Uray Maryadi, namun tidak harus memberikan membekukan kepengurusan secara keseluruhan, karena  ada nama-nama besar dan tokoh,” jelasnya.

Hadir di dalam rapat konsolidasi serta penguatan organisasi DPD PFKPM Kota Singkawang masa bakti 2018-2023 diantaranya Wakil Ketua Dewan Penasehat PFKPM Kota Singkawang, Hamdi, Ketua DPD PFKPM Kota Singkawang, H Uray Maryadi serta para pengurus lainnya.

Penulis  : Tim Liputan


Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini