Sanksi Pelanggar Protkes, Dwi Agung: Bentuk Edukasi Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Dandim 1201/Mph, Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (kanan), bersama Bupati Mempawah, Erlina, dan jajaran Forkopimda usai Apel Siaga Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Taman Terminal Mempawah.
Mempawah (Suara Kalbar) - Dandim 1201/Mph, Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, berharap masyarakat tidak perlu risau dengan upaya penegakan hukum Peraturan Bupati Nomor 50/2020 terkait protokol kesehatan.

“Maksud penegakan hukum Perbup Nomor 50/2020 ini adalah demi menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya penyebaran Covid-19,” ungkap Dwi Agung Prihanto usai mengikuti Apel Siaga Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Taman Terminal Mempawah, Selasa (29/9/2020) pagi.

Dandim selanjutnya mengatakan, selama masyarakat Kabupaten Mempawah mematuhi penerapan disiplin Protokol Kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, sanksi dimaksud tidak akan dikenakan kepada siapapun.

“Upaya sosialisasi protokol kesehatan di Kabupaten Mempawah telah dilakukan berbulan-bulan di semua lini. Baik oleh Satgas Covid-19, pemerintah daerah, forkopimda, TNI/Polri bahkan hingga ke akar rumput dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Jadi sekarang saatnya untuk memberikan sedikit penekanan agar masyarakat, pelaku usaha bahkan pengelola fasilitas umum, mematuhi protokol kesehatan dalam upaya meminimalisasi bertambahnya angka terkonfirmasi positif.

“Dan yang penting, kebijakan ini bukan hanya berlaku di Mempawah, tapi telah diterapkan di seluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020. Saya kira hal ini perlu dipahami masyarakat,” imbuh Dwi lagi.

Dalam Perbup Nomor 50 tahun 2020, tambah Dandim, sangat jelas bahwa pemberian sanksi merupakan upaya terakhir dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh pada Protokol Kesehatan.

“Diawali dari sosialisasi terlebih dahulu, baru diberikan sanksi. Itu pun sanksinya bertahap, dari teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, denda administrasi, swab/karantina, dan penghentian atau penutupan sementara tempat usaha jika terus membandel,” katanya.

Di sini lah Dandim melihat, Perbup Nomor 50/2020 ini bukan lah dimaksudkan untuk menghukum, melainkan sebagai bentuk edukasi demi kepentingan dan keselamatan masyarakat itu sendiri agar tak terpapar Covid-19.

Dan TNI/Polri, tegas Dwi, siap mem-back up Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Mempawah dalam proses penegakan hukum bagi pelanggar Perbup Nomor 50/2020.

“Semoga upaya kita bersama ini berhasil menekan jumlah warga yang terkonfirmasi positif, mengingat akhir-akhir ini terjadi tren peningkatan di Kabupaten Mempawah,” tutup Dandim.

Penulis : Dian Sastra
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini