Sampaikan 6 Raperda Provinsi Kalbar, Sekda Kalbar : Ini Langkah Maju Pemprov

Editor : Suhendra Yusri
Sekda Kalbar A.L Leysandri saat menyerahkan Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap 6 buah Raperda Provinsi Kalbar, Rabu (16/9/2020).
Pontianak (Suara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L Leysandri hadir dalam Rapat Paripurna untuk menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalbar.

Sekda Kalbar A.L Leysandri mengatakan ada 6 Raperda yang memang kebutuhan masyarakat Kalbar.

“Kita kan memang ada 6 Raperda yang memang sebenarnya kebutuhan untuk Pemprov dalam melengkap pemerintah dan pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Sekda Kalbar, A.L Leysandri kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Ruang Balairungsari kantor DPRD Kalbar, Rabu (16/9/2020).

Dalam pembahasan ini,disampaikan pula Raperda mengenai Narkotika yang mulai merajalela di Kalbar.

“Termasuk kita mengikuti amanah undang-undang baik terhadap narkotika yang notabene nya sekarang luar biasa,” katanya.

Leysandri kemudian menyampaikan tentang rencana umum energi daerah. Ini juga merupakan suatu aspek penting yang termasuk didalam Raperda kali ini.

“Lalu terhadap rencana umum energi daerah ini penting kita ini sampaikan supaya Gubernur bisa menekan kepada para pihak atau memprogram energi terbarukan . Nah perlu ada undang-undang energi daerah itu,ini penting karena kebutuhan energi listrik didaerah kita masih banyak , mungkin dengan kebijakan melalui APBD bisa lah formulasikan program-program ini sehingga tidak kita melanggar aturan,” bebernya.

Juga terhadap pengendalian ekosistem gambut, Leysandri mengatakan dalam Raperda yang dikeluarkan akan menyelesaikan bagaimana menjaga ekosistem gambut.

“Untuk perlindungan dan pengolahan ekosistem gambut ini penting karena daerah gambut banyak dan cukup dalam . Nah dengan adanya pengeluaran yang diatur dalam Perda sehingga kita bisa menyelesaikan program-program bagaimana menjaga ekosistem gambut ini. Karena gambut ini salah satu energi yang bisa dilakulan cuma oleh pemerintah kan belum boleh karena itu menjaga ekosistem untuk penyerapan air,” jelasnya.

Menurutnya, dari Raperda nya diharapkan semua orang nanti bisa menjaga itu dan bisa memberi sanksi terutama pada hal kebakaran hutan dan lahan. Bantuan bagi masyarakat miskin juga menjadi perhatian penting pihak Pemprov sehingga dituangkan dalam pembahasan Raperda kali ini.

“Sementara itu untuk bantuan masyarakat miskin itu penting karena ini mereka biasa minta bantu kepada kita. Pemda tidak memberi etis hukum ,nah inilah peran pemerintah Gubernur dalam hal ini memberi bantuan hukum bagi orang miskin. Karena dulu kita ndak ada pegangan ,dengan ada Perda kita bisa melakukan tindakan untuk melindungi masyarakat dibidang hukum,” terang Leysandri.

Untuk masalah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, ini juga memerlukan acuan sehingga ada kekuatan hukum didalamnya.

“Ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap penegakan Perda dan Peraturan Gubernur inikan perlu ada acuan sehingga ada kekuatan hukum untuk mereka melakukan penertiban. Ini sebenarnya langkah maju dari Pemprov melihat kondisi real masyarakat sekarang,” tukasnya.

Penulis    : Yapi Ramadhan

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini