Ratusan Nelayan Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Mempawah

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Aksi damai ratusan nelayan kecil di Sungai Kunyit menyampaikan aspirasi kompensasi kerugian dari PT. Pelindo II/IPC akibat pembangunan Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing.
Mempawah (Suara Kalbar) - Ratusan nelayan yang terdampak Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing menggelar aksi damai di Kantor Bupati Mempawah dan DPRD, Senin (21/9/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dipimpin oleh Laskar Pemuda Melayu (LPM) Mempawah, ratusan nelayan setibanya di kantor bupati langsung menggelar orasi. Mereka mempertanyakan kompensasi dari PT. Pelindo II/IPC Sungai Kunyit atas aktivitas pembangunan pelabuhan yang berdampak merugikan nelayan dalam mencari nafkah.

Namun mereka belum berhasil menemui Bupati Mempawah, Erlina. Sebab di saat yang sama, Erlina tengah memimpin rapat membahas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing di Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah.

Yang menerima kedatangan para nelayan adalah Asisten Ekbangra, Rohmat Effendi, yang menyampaikan bahwa Bupati Erlina bersedia menerima aksi damai tersebut, namun usai menggelar rapat TKBM.

“Rapat TKBM ini telah terjadwal sebelumnya, jadi mohon bapak-bapak bisa menunggu ibu bupati selesai menggelar rapat," kata Rohmat.

Mohlis Saka, Sekretaris LPM Mempawah, yang juga koordinator lapangan, mengatakan, aksi damai para nelayan ini bukan lah untuk mencari keuntungan dari proses pembangunan Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing.

“Kami Laskar Pemuda Melayu diberi hak kuasa oleh kawan-kawan Aliansi Nelayan Sungai Kunyit untuk menyampaikan hal ini, sekaligus mengklarifikasi bahwa aspirasi nelayan untuk meminta kompensasi bukan lah untuk mencari keuntungan,” tegasnya.

Ia mengakui, nelayan togok dan kelong memang sudah mendapat kompensasi dari PT. Pelindo II/IPC beberapa waktu lalu. Padahal, yang benar-benar terdampak adalah para nelayan kecil yakni, juluk, sungkur dan pukat, namun hingga tak mendapat ganti rugi.

“Para nelayan kecil ini lah yang benar-benar terdampak atas Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing karena sehari-hari mereka mencari nafkah di laut Sungai Kunyit. Sejak adanya pembangunan pelabuhan, ikan semakin sulit diperoleh,” kata Mohlis Saka.

Dalam Peraturan Bupati Mempawah mengenai ganti rugi, Bupati Mempawah masuk dalam Tim Terpadu yang diharapkan bisa memverifikasi dan mendata para nelayan di Sungai Kunyit yang terdampak pembangunan pelabuhan.

Ia mengungkapkan, ada 1.203 nelayan di sepanjang pesisir Kecamatan Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit, tercatat telah terdampak dan mereka perlu mendapatkan kompensasi dari PT. Pelindo II/IPC.

“Jadi kompensasi bukan dalam bentuk program atau CSR, karena itu tidak tepat sebagai nelayan yang berbasis kerja di laut. Soal nilai ganti rugi, terserah kepada Pemkab Mempawah dan PT. Pelindo membentuk tim untuk membahas nilainya,” tegas Mohlis Saka.

Bupati Mempawah, Erlina, yang menemui para nelayan usai memimpin rapat, mengatakan, dirinya akan segera menyurati PT. Pelindo II/IPC terkait permohonan ganti rugi nelayan kecil yang terdampak pembangunan pelabuhan.

“Pemerintah daerah akan segera menyurati, sekaligus memediasi pertemuan bapak-bapak para nelayan kecil Sungai Kunyit dengan manajemen PT. Pelindo supaya ada solusi terkait aspirasi ganti rugi ini,” tegas Erlina.

Usai dari menggelar aksi damai di Kantor Bupati Mempawah, para nelayan selanjutnya menuju ke Gedung DPRD untk menyampaikan aspirasi serupa.

Penulis : Dian Sastra
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini