Presidium JaDI Kalbar: Gugatan Sengketa Yasir- Budi Merupakan Langkah Elegan

Editor : Dina Prihatini Wardoyo
Ilustrasi/internet
Pontianak (Suara Kalbar) - Gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait putusan KPU yang tidak meloloskan pasangan Yasir Anshari - Budi Mateus, pasangan bakal calon Kepala Daerah jalur perseorangan pada Pilkada Kabupaten Ketapang telah dilakukan.

Gugatan permohonan sengketa tersebut diakui Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawati merupakan langkah sesuai mekanisme.
"Silahkan tempuh upaya hukum dan adu argumen. Hal tersebut lebih elegant karena memang jalurnya disediakan," ungkapnya kepada suarakalbar.co.id, Rabu (9/9/2020).

Dijelaskan Umi bahwa gugatan pengajuan sengketa yang dilakukan Yasir - Budi menjadi salah satu mekanisme demokrasi yang memang telah ada ruang bagi seluruh pihak yang merasa ada beberapa pihak yang melakukan pelanggaran.
"Kedua pihak harus memberikan bukti kuat termasuk adu argumen mempertahankan hal yang menurut masing-masing pihak benar. Seluruh mekanisme dijalani, masih ada gugatan diatasnya sampai final dapat dilakukan dan apapun hasilnya ya diterima," tegasnya.

Mantan Ketua KPU Kalbar inipun mengatakan jika pelaksanaan input data melalui online sudah dilaksanakan sejak 2015 sehingga kemungkinan besar terjadi kesalahpahaman dapat terjadi.
"Silahkan ikuti jalur hukum, demikian pula dengan penyelenggara, harus punya data dan bukti yang kuat agar putusan yang ditetapkan diterima sehingga putusan bisa dibuat seperti itu," paparnya.

Gugatan sengketa yang terjadi diakui Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah telah diterima pihak Bawaslu Kabupaten Ketapang.
"Kalau gugatan atas penyampaian dugaan pelanggaran KPU atas proses belum ada, namun permohonan sengketa antar peserta dengan penyelenggara khususnya KPU terkait suatu penafsiran. Saat ini sedang ditangani dan masih dalam proses dan diawasi Bawaslu Ketapang," kata Ruhermansyah.

Dijelaskannya bahwa melalui sidang pengajuan sengketa mekanisme telah dilakukan Bawaslu Ketapang saat ini termasuk menjalankan tugasnya terutama atas pengajuan yang telah disampaikan.
"Sudah berakhir dan sudah berjalan dengan masa waktu berakhir sidang paling lama pada 12 September mendatang," katanya.

Ruhermansyah kembali menjelaskan pada 12 September nanti melalui sidang sengketa putusan akan dibacakan.
"Apakah akan mengabulkan permohonan dari pemohon atau tidak nanti putusannya ditetapkan," urainya.


Penulis : Tim Liputan
Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini