Perusahaan Perkebunan dan Koperasi di Sanggau Minta Tertibkan Loading Ramp

Editor : Suhendra Yusri
Sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan dan perwakilan pengurus koperasi sawit menggelar konferensi pers menyikapi maraknya loading ramp atau loading point di luar pabrik kelapa sawit di Wisma Jambu Mawar Parindu, Kamis (10/9/2020).
Sanggau (Suara Kalbar)- Sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan dan perwakilan pengurus koperasi sawit mengelar konferensi pers menyikapi maraknya loading ramp atau loading point diluar pabrik kelapa sawit di Wisma Jambu Mawar Parindu, Kamis (10/09/2020).

General Manager PT MAS Kun Hardadi yang hadir dalam konferensi pers itu menyampaikan, menghadapi tata niaga sawit yang sebebas-bebasnya saat ini, semua perusahaan perkebunan mengalami dampak yang sangat membahayakan kelangsungan investasi di Kabupaten Sanggau.

“Keberadaan loading ramp menjadi perpanjangan pabrik-pabrik tanpa kebun membuat sistem pemasaran tidak terkontrol. Dampaknya, yang pertama akan gulung tikar atau bangkrut adalah koperasi atau KUD sawit,” ujar Kun Hardadi.

Dikatakannya forum ini terbentuk karena nasib yang sama, terancamnya perusahaan investasi di Sanggau, terancam gulung tikarnya koperasi.

“Dan ndak kalah penting lagi, menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan di lapangan. Artinya akan banyak merubah kearifan lokal di lapangan, di tingkat petani, di tingkat penduduk,”katanya.

Dia menjelaskan, dengan sistem yang terlalu bebas koperasi bangkrut, perusahaan kemudian menghadapi persoalan. Bisa mungkin ada banyak pemecatan, ditambah lagi semakin maraknya pencurian-pencurian dan ini hal yang mengkhawatirkan.

“Makanya, dengan situasi yang sama dihadapi semua perkebunan kelapa sawit di Sanggau, kami ngbrol-ngobrol dengan PTPN, PT SIA dan semua perusahaan perkebunan, maka terbentuklah forum ini. Ini kedepan akan kita lembagakan, cuman yang membedakan kita dengan GAPKI,  hanya gabungan pengusaha, ini kami akan bergabung antara perusahaan dan koperasi. Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau namanya,” jelasnya.

Pihaknya, ditegaskan dia, tidak mau sistem kompetisi bebas yang diciptakan oleh pabrik-pabrik tanpa kebun melalui ramp-ramp itu akan membuat carut marut yang tidak karuan. Tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan pemerintah daerah dan petani.

“Kita mau penertiban tata niaga kelapa sawit di Kabupaten Sanggau. Sementara ini tidak ada tata tertibnya, masing-masing bisa membuat pemasangan harga semau-maunya. Ini sangat membahayakan, bahkan sekarang ini dialami semua perusahaan perkebunan, 70 persen produksi plasmanya lari ke luar,”ucapnya.

Dia menegaskan, dalam mengatasi persoalan ramp yang semakin marak, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, harus ada campur tangan dari pemerintah.

“Intinya kita hanya akan bilang ke pemerintah daerah, melindungi ndak investasi di Sanggau, pemerintah daerah melindungi ndak resiko, dampak-dampak yang berpotensi semakin maraknya pencurian dan kehidupan yang tidak teratur,”pintanya.

Dijelaskannya untuk petani mandiri atau petani swadaya sebetulnya pabrik tanpa kebun itu yang seharusnya menghimpun dalam satu koperasi sebagai penyumbang sumber buah untuk pabrik mereka, bukan loading ramp.

“Pabrik tanpa kebun harus merangkul semua petani swadaya untuk melembagakan diri dalam satu koperasi dan itu menjadi sumber bahan mentah pabrik tersebut untuk diolah. Sebetulnya kalau misalnya persoalan dengan petani swadaya, saya yakin PT SIA, PT MAS dan lainnya siap. Kebetulan di PT MAS sendiri, seluruh petani swadaya yang di dalam izin lokasi PT MAS sudah kita rangkul sebagai pihak kedua, kita lembagakan dan kita akui sebagai petani kita,” tuturnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini belum ada undangan audensi dari TP5K Kabupaten Sanggau.

“Dalam forum ini kita arahkan ke sana, kita minta waktu untuk audensi dengan Bupati. Kalau perlu hadir dari DPRD, biar semua mendengar,”ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya bukan ingin merusak yang berinvestasi di Sanggau seperti pabrik tanpa kebun. “Silakan. Tapi aturan semuanya diikuti. Jangan seperti di Las Vegas yang hampir tidak ada peraturan, semua dibebaskan. Kami tidak mau carut marut seperti di Sumatera yang sering kita dengar bebas semuanya,” katanya.

Sementara itu, Manager Kebun Parindu PTPN XIII Jan Purdy Rajagukguk mengatakan, forum ini menolak keras kehadiran loading ramp.

“Hasil rapat kami pada tanggal 1 September 2020 sudah kami sampaikan pemerintah daerah,” katanya.

Rajagukguk mengungkapkan, rapat pada tanggal 1 September lalu menghasilkan tujuh poin kesepakatan dan poin yang pertama adalah menolak keberadaan loading ramp. Kedua, memastikan PKS yang berada di Kabupaten Sanggau menerima TBS melalui kelembagaan petani yang telah dimitrakan oleh Dinas Perkebunan dan tidak dibenarkan membeli TBS dari loading ramp dari luar PKS.

Ketiga, lanjut dia, penerapan Permentan 01 tahun 2018 dan Pergub Kalbar nomor 63 tahun 2018 dilaksanakan secara konsisten. Keempat, setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pembinaan kepada petani plasma dan pekebun swadaya di wilayah masing-masing dengan koperasi yang bermitra.

Kelima, sambung Rajagukguk, perusahaan perkebunan kelapa sawit bersepakat mengikuti harga TBS yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalbar. Keenam, perusahaan perkebunan meminta pemerintah daerah memastikan TBS yang berasal dari Kabupaten Sanggau tidak dijual ke kabupaten lain, kecuali perusahaan satu group dan belum memilik PKS di Kabupaten Sanggau dapat mengirim TBS-nya ke perusahaan yang satu group di kabupaten lain.

Terakhir, ia mengatakan, perusahaan perkebunan meminta audensi dengan bupati dan instansi terkait tata niaga TBS dan keamanan berinvestasi di Kabupaten Sanggau.

“Soal forum ini, pak Heriyanto sebagai inisiatornya. Saya sebagai manager kebun parindu dan kebetulan ada di wilayah Desa Binjai, sehingga kami sering berkomunikasi. Beliau ini tokoh yang konsisten untuk memastikan loading ramp ini ditertibkan oleh pemerintah daerah agar koperasi kembali hidup,” ucapnya.

Menurut Rajagukguk, selama tiga tahun beliau berjuang untuk itu. “Ketika kami bertemu, kami satu visi, kami komunikasikan juga dengan pak Direktur kami di PTPN XIII, dan beliau setuju agar kepentingan petani harus menjadi yang utama di dalam pengelolaan perkebunan kita. Kesejahteraan petani yang kita utamakan, termasuk infrasturktur dan segala macam. Dan hanya bisa jika mereka bermitra dengan koperasi,”tegasnya.

Sementara itu salah satu inisiator Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau  Heriyanto menegaskan, keberadaan loading ramp meruksa tata niaga TBS. Dan pada saat sosialisasi Permentan 01 tahun 2018 dan Pergub 63 tahun 2018, loading ramp harus ditutup.

“Sejak 2016 kami minta loading ramp ini ditertibkan, kami minta difasilitasi TP5K, sampai saat ini TP5K Kabupaten Sanggau belum pernah mendengar suara kami. Belum pernah TP5K mengundnag kelembagaan petani dan perusahaan untuk membicarakan terkait loading ramp ini,” ungkapnya.

Heriyanto mengaku prihatin, justru yang diundang TP5K adalah loading ramp. “Kami yang selama ini minta difasilitasi, minta diundang tidak dilakukan TP5K. Kami berharap kepada Bupati Sanggau, DPRD, pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari. Kami sudah surati, tegakkan aturan, jangan peraturan yang sudah dibuat oleh negara dilanggar. Dan menurut saya pemerintah daerah sedikit kurang konsisten dalam menerapkan peraturan yang dibuat oleh negara,” pungkasnya

Penulis  : Darmansyah/ R

Advertising
Share:
Komentar

Advertising

Terkini